TRENGGALEK, NUSANTARAPOS – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menggelar rapat koordinasi bersama jajaran instansi terkait guna membahas langkah penanganan pascabencana yang terjadi di wilayahnya. Bencana alam berupa banjir dan tanah longsor melanda sejumlah kecamatan di Trenggalek pada 19 Mei 2025, akibat tingginya intensitas hujan yang mencapai puncaknya pada malam kejadian.
Banjir bandang dilaporkan terjadi di Kecamatan Trenggalek, Pogalan, Gandusari, Kampak, dan Munjungan. Sementara tanah longsor menerjang beberapa titik, salah satunya di Dusun Kebonagung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, yang menyebabkan enam orang meninggal dunia.
Usai memimpin rapat, Mas Ipin menjelaskan bahwa pembahasan pertama difokuskan pada Desa Depok, sambil menunggu proses relokasi. “Rapat hari ini 1 Depok, sambil menunggu relokasi, kan tanah sudah diusulkan oleh Kepala Desa. Dan Pemerintah Provinsi juga sudah menyanggupi sama seperti kasus-kasus yang lain,” ujarnya, Senin (2/6) di Gedung Bawarasa, Trenggalek.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Pemerintah Provinsi. Selagi menanti kesepakatan lahan relokasi, pemerintah daerah menyiapkan kebutuhan mendesak bagi warga terdampak, seperti air bersih.
“Terus kita minta juga lakukan patroli, karena kita tidak tahu ketika hujan di malam hari. Karena warga masih beraktivitas di sekitar rumah. Karena itu mata pencarian mereka,” lanjutnya.
Pembahasan kedua menyoroti kawasan Ngares, yang rencananya akan dibangun tanggul oleh BBWS/Kementerian PUPR. “Informasi kita sedang menunggu kesediaan warga untuk memberikan lahannya karena akan dibangun tanggul oleh BBWS/ Kementrian PU. Sehingga kalau hari ini sudah ada kesepakatan bermaterai dari warga, maka akan segera bisa dieksekusi,” jelasnya.
Mas Ipin juga menyinggung adanya mitigasi berbasis gotong royong yang dilakukan warga Desa Tawing, yang dinilai bisa menjadi contoh positif. “Meskipun sungai bukan kewenangan mereka, tapi mereka melakukan gotong royong,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa semua pihak harus bersinergi, termasuk dinas teknis, untuk mengambil peran aktif dalam mitigasi.
“Pertanian jangan ngomong bukan kewenanganmu, tapi kamu punya kewenangan untuk memastikan luas lahan tanammu tidak terganggu karena padimu terendam banjir,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya perbaikan irigasi dan penguatan tanggul sebagai bagian dari optimalisasi lahan mendukung ketahanan pangan.
“Jadi semuanya dinas akhirnya kita melakukan gotong royong untuk bisa melakukan perkuatan di wilayah kewenangannya masing-masing. Tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana risiko bencana bisa kita hindari,” imbuhnya.
Terkait longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, bupati menyebut relokasi menjadi prioritas dengan jumlah warga terdampak sebanyak 71 KK. Ia menyebut struktur tanah di lokasi lama tidak layak huni karena topsoil tipis dan kontur berbatu yang berisiko longsor.
“Lokasi relokasi sendiri sudah diusulkan oleh desa. Tetapi kita akan melihat kelayakannya,” jelas Mas Ipin. Ia mencontohkan pengalaman sebelumnya di Desa Ngrandu, di mana lahan yang diajukan warga masih berada di kemiringan ekstrem, sehingga tidak aman dan biayanya pun tidak efisien.
Ia juga menanggapi kondisi di Ngares, yang berbeda dari Depok. “Untuk Ngares, sementara masih minta relokasi. Tapi relokasinya tidak terpusat. Karena relokasinya, mereka ternyata punya lahan sendiri-sendiri di seberang sungai. Sehingga kita nanti tinggal melakukan pembangunan saja,” jelasnya.
Mas Ipin menambahkan bahwa jika lahan tersebut sudah berstatus “clean and clear”, maka pembangunan rumah bisa segera dilakukan, bahkan dengan pembiayaan dari kabupaten jika tidak ditangani provinsi. Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan tanggul menjadi prioritas, dan komunikasi dengan pihak BBWS serta Kementerian PUPR terus dilakukan.
“Melalui sambungan WhatsApp kita sudah kirimkan tanggap bencananya dan beliau sudah menurunkan tim kaji cepat untuk segera pembangunan. Karena ditunggu hari ini, makanya kita menggelar rapat hari ini karena ditunggu pernyataan bermaterai dari warga untuk mau melepaskan tanahnya. Tidak luas, hanya sekitar 100 m² untuk pembangunan tanggul permanen,” tegasnya.
Kepala Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Sugeng Asmoro, membenarkan rencana relokasi bagi warganya yang terdampak longsor. “Untuk relokasi beberapa waktu lalu dari berbagai pihak baik BPBD kemudian Perhutani, ada satu titik yang direncanakan. Cuma itu belum pasti, karena nanti masih diajukan ke Badan Geologi terkait keamanannya,” terang mantan anggota DPRD Trenggalek tersebut.
Sugeng menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 71 KK yang akan direlokasi. Dari jumlah itu, 15 KK memiliki lahan pribadi, sementara 56 lainnya akan menempati lahan yang disediakan pemerintah. “Masyarakat yang kondisinya harus direlokasi, mereka mengikuti rencana relokasi ini. Karena tidak ada pilihan lain. Terlebih kalau sekarang ini hujan mereka merasa ketakutan, mengungsi ketika terjadi hujan,” pungkasnya.
