TRENGGALEK, NUSANTARAPOS – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapat harmonisasi serentak terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) tentang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Selasa (3/6/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Hayam Wuruk, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, turut disertai dengan penandatanganan bersama oleh 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur sebagai bentuk komitmen kolektif dalam mendukung pembentukan koperasi di tingkat desa.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, yang hadir langsung dalam acara tersebut menyampaikan bahwa harmonisasi Raperkada merupakan langkah yang selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Menurutnya, pelaksanaan harmonisasi secara serentak menjadi langkah strategis dalam mempercepat realisasi pembentukan KDMP di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Jadi saya mengapresiasi kepada Ibu Gubernur yang hari ini menugaskan Bapak Sekda bersama Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur, semua seluruh Kabupaten di Jawa Timur sudah selesai,” ungkap Mas Bupati Ipin.
Di Kabupaten Trenggalek sendiri, lanjutnya, seluruh desa telah melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes). Bahkan, sekitar 20 persen desa sudah memiliki badan hukum untuk koperasi yang dimaksud. Ia berharap seluruh proses dapat rampung dalam minggu ini.
“Mungkin yang sedang saya diskusikan dengan Pak Sekda, bagaimana biar jalannya Koperasi Desa ini bagus, saya kepikiran nanti seluruh pengurus tiap kecamatan kita kumpulkan, kita roadshow,” terangnya.
“Jadi kita memberikan pemahaman baik secara hukum, apa sih koperasi, jadi kita bedah mulai undang-undang koperasinya, terus bagaimana mekanisme mulai dari permodalan dan lain sebagainya,” lanjut Mas Ipin.
“Sehingga nanti ketika anggota itu melakukan musyawarah lanjutan dalam operasionalnya termasuk manajemen di dalamnya itu sudah merujuk pada peraturan dan undang-undang yang ada,” imbuhnya menjelaskan.
Melalui langkah ini, Mas Bupati Ipin berharap penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih ke depan dapat berjalan secara aman, tertib, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
