JAKARTA, NUSANTARAPOS – Dalam demokrasi digital, perang narasi sering terjebak pada potongan video, gosip, spekulasi, dan framing media sosial. Dialog terbuka yang dilakukan Presiden Prabowo dengan mengundang akademisi, tokoh Ormas, dan pimpinan media massa, dapat memperkaya ruang publik dengan percakapan yang substantif dan mengembalikan politik ke arena argumentasi.
“Dialog terbuka mengembalikan diskusi pada data, argumen, dan substansi kebijakan. Juga memberi kesan bahwa pemerintah mau mendengar, siap diuji, dan tidak anti kritik. Dalam tradisi demokrasi, ini lebih sehat dibandingkan dengan komunikasi satu arah, atau politik yang terlalu tertutup,” demikian disampaikan oleh Dr. Nasrullah Narada, sebagai pemantik diskusi Majelis Sabtu, di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Diskusi Majelis Sabtu bertema Politik Persepsi dan Perang Narasi di Era Demokrasi Digital menampilkan pembicara Dr. Ade Reza Hariyadi (akademisi), Dr. Alfan Alfian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden), dan aktivis Taufik Amrullah.
Nasrullah berharap, model dialog terbuka yang dilakukan Presiden Prabowo dapat diperluas ke kementerian, lembaga negara, BUMN, dan pemerintah daerah. Jika itu dilakukan, maka publik akan lebih memahami kebijakan pemerintah. Di era digital, kebijakan yang tidak dijelaskan secara terbuka sering kalah oleh persepsi yang disebarkan secara viral.
Alfan Alfian menyampaikan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan publik, tapi seyogyanya disertai dengan basis teori dan argumentasi yang kuat. Sebaliknya, Pemerintah akan merespons semua masukan yang ada dengan argumentasi yang kuat berbasis data. Dialog semacam ini, seperti yang dicontohkan Presiden Prabowo, akan memperkaya informasi di ruang publik dengan dialog berkualitas dan mencerdaskan.
Sementara itu, Ade Reza Hariyadi mengemukakan bahwa dunia digital saat ini telah menjadi public sphere baru, dimana opini publik tidak ditentukan oleh institusi formal, tetapi oleh kekuatan jejaring informasi. Negara bertarung dengan aktor-aktor asimetris, seperti influencer, buzzer, dll. Satu orang yang punya akses ke media sosial nilainya setara dengan institusi negara. Karena itu aktor-aktor negara perlu merumuskan strategi komunikasi yang tepat berbasis data kredibel agar dapat menjadi rujukan publik untuk keluar dari jebakan framing.
“Pemerintah tidak boleh menyikapi ekspresi di ruang publik dengan pendekatan kekuasaan. Kontra narasi harus disampaikan secara kreatif dengan menunjukkan capaian yang proven dan kredibel,” kata Ade Reza Hariyadi,
Aktivis Taufik Amrullah menyoroti pola komunikasi pemerintah yang masih perlu dimaksimalkan. Beberapa kebijakan Pemerintahan Prabowo, seperti MBG dan koperasi desa merah putih, sebetulnya punya konsep yang bagus, tetapi manajemen komunikasi dan pelaksanaannya di lapangan kurang baik. Perlu kolaborasi dengan multi stake holder seperti akademisi, media, dan komunitas terkait, Kebijakan yang bagus bisa gagal jika tidak dikomunikasikan dengan baik.
.