JAKARTA, NUSANTARAPOS – Ratusan orang yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) BUMN menggeruduk gedung Danantara Indonesia di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026). Masa mendesak pimpinan Danantara Indonesia melakukan evaluasi total tata kelola PT Pelindo dan PT Pelindo Solusi Terminal Petikemas (SPTP).
Masa juga menggelar aksi teatrikal dengan mengencingi pimpinan Pelindo dan Pelindo SPTP sebagai simbol hilangnya kepercayaan kepemimpinan.
“Kami menilai PT Pelindo dan PT Pelindo Solusi Terminal Petikemas (SPTP) tengah menghadapi krisis kepemimpinan yang serius. Berbagai persoalan yang terus bermunculan, mulai dari lemahnya koordinasi operasional, insiden keselamatan kerja yang berulang. Kami minta tata kelola Pelindo di evaluasi total”, ujar M. Adnan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) BUMN di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Menurut Adnan, munculnya dugaan persoalan dalam pengelolaan proyek dan aset perusahaan, menjadi alarm bahwa transformasi yang selama ini digaungkan belum sepenuhnya tercermin dalam praktik tata kelola perusahaan. BUMN strategis tidak boleh dikelola dengan cara yang mengikis kepercayaan publik.
Adnan juga menyoroti berbagai kebijakan strategis terkait pengelolaan aset dan perubahan skema revenue sharing yang nilainya mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Kebijakan mengenai penambahan dermaga, alat bongkar muat, perubahan komposisi pembagian pendapatan, tegas Adnan.
Selain kata dia, pengelolaan aset di sejumlah terminal patut diaudit secara independen agar publik memperoleh kepastian bahwa seluruh keputusan bisnis benar-benar berpijak pada prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, dan kepentingan negara. Setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola wajib dibuka secara terang-benderang.
“Kami mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Direktur Utama PT Pelindo Achmad Mustachar, Sekretaris Perusahaan Ali Sodikin, Direktur Utama PT Pelindo SPTP M. Adji, dan Sekretaris Perusahaan Widyaswendra”, cetus Adnan.
Adnan mendesak pimpinan Danantara Indonesia untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola PT Pelindo dan PT Pelindo SPTP, termasuk kebijakan strategis mengenai proyek, aset, dan mekanisme revenue sharing. Audit tersebut harus dilakukan secara independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan kepemimpinan atau penyimpangan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka pergantian jajaran direksi dan sekretaris perusahaan harus dilakukan tanpa kompromi.
“Kami mendesak pimpinan DANANTARA Indonesia untuk segera pecat Direktur Utama PT Pelindo Achmad Mustachar, Sekretaris Perusahaan Ali Sodikin. Berhentikan Direktur Utama PT Pelindo SPTP M. Adji, dan Sekretaris Perusahaan Widyaswendra. Kami mendukung Perintah Presiden Prabowo agar BUMN di bersihkan dari para kolaborator dan komparador trmasuk PT Pelindo dan Pelindo SPTP”, pungkasnya.