Jakarta, Nusantarapos – Terkait kasus dugaan investasi fiktif PT Taspen (Persero) dalam reksa dana pada tahun 2019, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut PT Insight Investments Management (IIM) dengan tuntutan pidana denda sebesar Rp650 juta.
Munurut JPU KPK Januar Dwi Nugroho, dalam pembacaan surat tuntutan pada sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak PT Insight Investments Management, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama.
“Kami menuntut agar terdakwa korporasi, yaitu PT Insight Investments Management, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,” ungkap JPU KPK Januar Dwi Nugroho saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Selasa (4/8)
Selain pidana pokok berupa denda, korporasi juga dituntut agar dihukum dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp82,42 miliar.
JPU menyebut tuntutan pidana tambahan diajukan dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Namun jika harta yang disita tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka usaha PT IIM sebagai manajer investasi ditutup selama kurun waktu paling lama satu tahun.
Dengan demikian, JPU meyakini PT Insight Investments Management telah melakukan pidana yang diatur dalam Pasal 603 Juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20/2001.
Sebelum mengajukan tuntutan, JPU mempertimbangkan PT IIM yang tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi serta melakukan korupsi dengan berkehendak aktif bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran, sebagai hal memberatkan.
”Sementara hal-hal yang meringankan, yakni terdakwa PT IIM mengakui perbuatan dan menyesalinya serta belum pernah dihukum,”ungkap JPU.
Dalam kasus tersebut, PT Insight Investments Management didakwa memperkaya diri senilai Rp41,22 miliar.
Keuntungan tersebut diduga merupakan upah manajer investasi yang diambil dari penempatan dana PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada reksa dana I-Next G2 sejak 31 Mei 2019 sampai dengan bulan Januari 2025.
Pengelolaan investasi reksa dana I-Next G2 tersebut dilakukan PT IIM secara tidak profesional bersama-sama dengan Ekiawan Heri Primaryanto dan Antonius Kosasih.
Disebutkan bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana PT Insight Investments Management turut serta dengan Kosasih dan Ekiawan itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Taspen senilai Rp1 triliun.
PT Insight Investments Management melakukan investasi pada reksa dana I-Next G2 untuk mengeluarkan Sukuk ljarah Tiga Pilar Sejahtera (TPS) Food II Tahun 2016 (Sukuk SIAISA02) yang default atau gagal bayar dari portofolio PT Taspen.
Namun, investasi dilakukan tanpa didukung rekomendasi hasil analisis, sehingga bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
Melalui perbuatan tersebut, terdapat beberapa pihak yang diperkaya sehingga merugikan keuangan negara, yakni PT Insight Investments Management senilai Rp41,22 miliar; Kosasih Rp29,15 miliar; Ekiawan 253.664 dolar AS; Patar Sitanggang Rp200 juta; serta PT Pacific Sekuritas Indonesia Rp108 juta.
Selain itu, memperkaya pula PT KB Valbury Sekuritas Indonesia senilai Rp2,46 miliar, Sinarmas Sekuritas Rp40 juta, dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (TPSF) Rp150 miliar.
Atas perbuatannya, PT Insight Investments Management terancam pidana yang diatur dalam Pasal 603 atau Pasal 604 Jo. Pasal 20 huruf c KUHP Nasional Jo. Pasal 18 UU Tipikor.