SURABAYA, NUSANTARAPOS — Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jatim terus mendorong percepatan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Perumahan melalui kolaborasi lintas sektor.
Sinergi tersebut melibatkan DPRKPCK Jatim, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Targetnya, sekitar 36.400 unit bedah rumah dapat diselesaikan pada tahun 2026.
Upaya ini disampaikan Kepala DPRKPCK Jawa Timur, Arif Endro Utomo, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan dan Kolaborasi Program Bantuan Pembangunan Perumahan di Provinsi Jawa Timur. Rapat digelar di Ruang Rapat Binaloka Adhikara, Kantor Setdaprov Jatim, Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (5/10/2026).
Turut hadir Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan Dirjen PKPR, Sonny Surachman Romli, serta Kepala BP3KP Jawa IV, Aleksander Simon Lopulalan.
Arif menegaskan sisa waktu pelaksanaan program tinggal dua setengah hingga tiga bulan. Seluruh pihak diminta bergerak lebih cepat dan tidak bekerja secara terpisah.
“Sebanyak 36.400 lebih unit harus diselesaikan, sedangkan waktu kita tinggal sekitar dua setengah sampai tiga bulan. Mudah-mudahan bulan ini dapat tercapai 21.000–22.000 unit, sehingga dalam dua bulan ke depan target 36.000 unit dapat tercapai,” ujar Arif.
Ia menekankan dukungan Pemprov Jatim bukan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten/kota maupun lembaga teknis. Pemerintah provinsi hadir untuk memastikan pekerjaan yang belum selesai segera dieksekusi.
“Kami tidak akan mengambil alih kewenangan rekan-rekan di kabupaten/kota maupun lembaga terkait. Kami justru mendampingi: mana tugas balai, mana tugas kabupaten/kota, dan yang belum terselesaikan, kita bantu tuntaskan,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Arif menyampaikan target pembangunan rumah sebanyak 24.020 unit pada tahun ini 1.920 unit dikerjakan pihak perusahaan, selebihnya bersama pemerintah kabupaten/kota.
Untuk tahun depan, Pemprov Jatim menyiapkan tambahan sekitar 3.000 unit di awal tahun. Pola kolaborasi yang dibangun tahun ini diharapkan menjadi dasar peningkatan capaian pada 2027.
“Jika tahun ini mencapai 36.000 unit, tahun depan akan lebih mudah. Namun jika tidak tercapai, tahun depan belum tentu dapat mencapai angka yang sama,” ujarnya.
Terkait verifikasi data, Arif menegaskan perlunya mencocokkan data penerima dengan kondisi riil di lapangan agar bantuan tepat sasaran.
“Kita pastikan data benar-benar sesuai dengan kondisi rumah di lokasi. Jika data akurat, solusi yang diberikan pun tepat,” tegasnya.
Langkah ini sejalan dengan penguatan verifikasi penerima bantuan. Data per 14 September 2026 mencatat alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 35.344 unit rumah, dengan 12.371 unit atau sekitar 35 persen sudah memasuki tahap konstruksi.
Pemprov juga fokus menangani kawasan kumuh: 5 kawasan sedang digarap, 2 lainnya masih diverifikasi, sehingga total 7 kawasan akan ditangani.
“Insya Allah tahun depan 5–7 kawasan dapat diintervensi. Saat ini 5 kawasan sudah dikerjakan, 2 kawasan lain masih disempurnakan datanya,” kata Arif.
Sejak 2019, sekitar 36.000 unit bedah rumah telah diselesaikan di Jawa Timur. Ke depan, Pemprov berupaya mempertahankan capaian 10.000 unit per tahun hingga 2030.
Untuk mempercepat pelaksanaan, DPRKPCK Jatim akan mengintensifkan pemantauan rutin setiap bulan, termasuk rapat daring.
“Kita pantau bersama secara berkala, lewat grup maupun rapat daring, untuk memantau progresnya,” ujar Arif.
Ia berharap kolaborasi yang diperkuat sejak saat ini membuat kesiapan program 2027 lebih matang. “Awal tahun 2027, kita tidak lagi menunggu survei dan verifikasi pekerjaan sudah dapat langsung dieksekusi,” pungkasnya. (Aryo).