TUBAN – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban menyelenggarakan Layanan di Luar Kantor (LDK) di Kantor Kecamatan Soko, Selasa (20/10).
Sebuah kecamatan yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro.l banyak wajib pajak yang antusias. Melalui kegiatan ini, KPP Pratama Tuban hadir lebih dekat kepada masyarakat di tepian sungai Bengawansolo itu.
Selain pelayanan langsung, wajib pajak dapat memperoleh layanan tanpa menempuh jarak jauh ke kantor pelayanan. Petugas membuka layanan konsultasi perpajakan serta pendampingan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan.
Bentuk pelayanan lain, juga SPT Masa yang meliputi PPh Pasal 21, PPN, dan PPh Unifikasi. Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama dan sinergi antarinstansi antara KPP Pratama Tuban dan Pemerintah Kecamatan Soko dalam melayani masyarakat.
Tim KPP Pratama Tuban dipimpin oleh pejabat eselon, Wasis Wicaksono, dengan didampingi dua penyuluh pajak, Debeta Indra dan Dafit Rusda, serta dua pelaksana, Nanik Yuliani dan Dian Sufia.
Bendahara desa yang diundang turut hadir dengan tingkat kehadiran sekitar 85 persen. Konsultasi yang berlangsung cukup panjang banyak membahas PPh Unifikasi, mulai dari pembuatan bukti pemotongan (bukpot) hingga pelaporan SPT Masa.
Selama ini bendahara desa cenderung baru sebatas melakukan penyetoran (deposit). Padahal, kewajiban bendahara sebagai pemotong atau pemungut pajak tidak berhenti pada penyetoran, tetapi juga mencakup pembuatan bukpot dan pelaporan SPT Masa.
“Melalui pendampingan langsung, petugas menjelaskan tahapan tersebut secara runtut agar dapat dipraktikkan di desa masing-masing. Harapan kami sangat besar, ketika bendahara desa sudah mampu melaporkan keuangan desa maka kinerja pelaporan pajak kan lebih mudah, ” ujar Kepala Seksi Pelayanan, KPP Pratama Tuban, Jhon Arfianto.
Melalui layanan ini, KPP Pratama Tuban berharap pemahaman dan kepatuhan masyarakat, khususnya bendahara desa, terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat. KPP Pratama Tuban juga berkomitmen terus memperluas jangkauan layanan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan.(*/Fie).