Jakarta, Nusantarapos — Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak jajaran Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya di bawah kepemimpinan Direktur Utama Bernard Yohanes melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan, optimalisasi aset, serta transparansi kerja sama pengelolaan properti milik daerah.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai pengelolaan aset strategis daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persoalan pemanfaatan Rusun Menara Kanaya dan kerja sama pengelolaan Cibubur Junction perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Aset Triliunan Rupiah Harus Produktif
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, laporan keuangan Sarana Jaya yang telah diaudit untuk tahun buku 2025 mencatat total aset sekitar Rp5,97 triliun, pendapatan usaha sekitar Rp308,27 miliar, dan laba tahun berjalan sekitar Rp21,73 miliar. Angka tersebut menjadi salah satu dasar penting untuk menilai efektivitas pengelolaan aset dan kinerja bisnis perusahaan. (Sumber: Pemprov DKI Jakarta, profil Sarana Jaya).
Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta juga menyoroti pemanfaatan aset Sarana Jaya yang dinilai belum optimal serta perlunya diversifikasi sumber pendapatan dan penyelesaian program hunian DP Rp0 agar aset dapat dimanfaatkan secara produktif.
KAMAKSI menilai evaluasi kinerja direksi tidak cukup hanya berdasarkan laporan keuangan. Perusahaan juga harus menjelaskan kondisi setiap aset strategis, tingkat pemanfaatannya, biaya pemeliharaan, potensi pendapatan, serta manfaat ekonominya bagi daerah.
Rusun Kanaya dan Cibubur Junction Harus Transparan
Menara Kanaya di kawasan Nuansa Cilangkap merupakan bagian dari program hunian terjangkau yang dikembangkan Sarana Jaya. Pemerintah DKI Jakarta sebelumnya mengumumkan peresmian 868 unit hunian Menara Kanaya pada September 2022.
Karena itu, KAMAKSI mendesak adanya penjelasan berbasis data mengenai kondisi terkini, tingkat keterisian, pemanfaatan unit, serta persoalan yang disebut menyebabkan sebagian aset hunian tidak optimal atau terbengkalai. Penjelasan tersebut penting agar persoalan yang ada tidak merugikan masyarakat maupun keuangan daerah.
Sementara itu, Cibubur Junction tercatat sebagai aset Sarana Jaya yang dikelola melalui skema kerja sama operasi. Informasi publik menyebutkan hak pengoperasian pusat perbelanjaan tersebut diperpanjang hingga Juli 2045. Pada 2026, Sarana Jaya juga mengumumkan rencana pengadaan jasa konsultansi audit pekerjaan renovasi gedung mal dengan nilai HPS Rp292.806.000, termasuk PPN.
Kondisi tersebut, menurut KAMAKSI, memperkuat urgensi keterbukaan mengenai isi perjanjian kerja sama, pembagian pendapatan, kewajiban masing-masing pihak, hasil renovasi, serta manfaat bersih yang diterima Sarana Jaya dari pengelolaan aset tersebut.
KAMAKSI: Benahi Tata Kelola atau Mundur!
Ketua Umum DPP KAMAKSI Joko Priyoski menegaskan bahwa direksi BUMD tidak boleh sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi wajib memastikan setiap aset daerah dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Direksi Sarana Jaya harus berani membuka persoalan yang ada, menjelaskan kinerja pengelolaan aset secara terukur, dan menunjukkan langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Aset daerah bernilai triliunan rupiah tidak boleh dibiarkan kehilangan potensi manfaat bagi masyarakat,” tegas Joko.
KAMAKSI juga meminta Direktur Utama Sarana Jaya Bernard Yohanes beserta jajaran direksi menyampaikan evaluasi terbuka mengenai kondisi Menara Kanaya dan kerja sama pengelolaan Cibubur Junction, termasuk target penyelesaian persoalan, indikator keberhasilan, serta pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang diambil.
“Jangan sampai masyarakat hanya menerima janji pembenahan tanpa hasil yang bisa diukur. Kami mendesak direksi segera melakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan seluruh kerja sama aset berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Jika tidak mampu menunjukkan perbaikan nyata dan mempertanggungjawabkan kinerjanya, mundur adalah pilihan yang patut dipertimbangkan,” tegasnya.
KAMAKSI menekankan bahwa desakan merupakan dorongan agar BUMD milik masyarakat Jakarta dikelola dengan standar akuntabilitas yang tinggi. KAMAKSI juga meminta Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten serta menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Bagi KAMAKSI, ukuran keberhasilan Sarana Jaya bukan sekadar besarnya aset, melainkan kemampuan mengelolanya secara produktif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Sementara itu, Dirut Sarana Jaya Direktur Utama Bernard Yohanes mengatakan, pihaknya mulai melakukan pengelolaan dengan baik ,terukur dan konsisten terhadap aset-aset milik Pemprov DKI dan tata kelolanya.
Sedangkan terkait mangkrak pembangunan Menara Kanaya di Cilangkap dan harga pengelola kerjasama Cibubur junction dibawah estimasi KJPP Rengganis, menurut Bernard, semua kejadian tersebut sudah terjadi sebelumnya pihaknya diberi tugas pada awal tahun 2026.
” Karena persoalan tersebut, kami diberi tugas untuk ‘ membenahi’ semua hal tersebut. Mohon doanya dan dukungan morilnya mas, agar segera beres dan semua berjalan baik dan sustain sehingga Sarana Jaya semakin baik kedepannya,” ujarnya kepada Nusantarapos, Kamis(29/10).
