Jakarta , Nusantarapos – Polemik rangkap jabatan dan konsistensi komitmen terhadap tata kelola perusahaan negara kembali menjadi sorotan. Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Grace Natalie memberikan penjelasan terbuka mengenai statusnya dalam kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus posisinya sebagai Komisaris Independen Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Terlebih, pada 9 November 2026, PSI menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka dari jabatan maupun aktivitas kepartaian mereka.
Keputusan tersebut disertai penegasan bahwa pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai.
Menurut KAMAKSI, momentum ini seharusnya menjadi kesempatan bagi Grace Natalie untuk memberikan keteladanan dalam hal konsistensi, transparansi, dan komitmen terhadap profesionalisme.
“Jangan sampai publik melihat adanya standar ganda. Ketika kader lain memilih mundur dari kepengurusan partai demi fokus menjalankan tugas kenegaraan, sementara status Grace Natalie sebagai pengurus PSI dan Komisaris Independen MIND ID masih menjadi pertanyaan, maka persoalan ini harus dijawab secara terbuka,” kritik Joko.
“Ini bukan semata-mata persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang. Ini menyangkut kepatuhan terhadap aturan, integritas jabatan, dan kepercayaan publik. Jabatan komisaris BUMN bukan tempat untuk mempertahankan kepentingan politik. Jika memang masih aktif sebagai pengurus PSI, Grace Natalie sebaiknya secara legowo melepaskan kursi Komisaris MIND ID. Jangan mempertahankan dua kepentingan yang berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola,” tegas Joko Priyoski.
Pernyataan Nonaktif Harus Dibuktikan Secara Terbuka
KAMAKSI mengingatkan bahwa pada Juni 2024, Grace Natalie pernah menyatakan dirinya sudah tidak aktif dan tidak lagi berada dalam struktur PSI setelah mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden.
Namun, munculnya kembali nama Grace Natalie dalam pemberitaan sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI periode 2025–2030 menimbulkan pertanyaan mengenai status organisasi yang sesungguhnya.
KAMAKSI meminta Grace tidak memberikan jawaban normatif. Publik membutuhkan kejelasan mengenai keputusan pemberhentian, pengunduran diri, atau status nonaktif tersebut.
“Kalau memang sudah tidak menjadi pengurus PSI, tunjukkan kejelasan administrasinya. Sebaliknya, jika masih tercatat dan menjalankan fungsi kepengurusan, jangan berlindung di balik istilah nonaktif. Transparansi harus dibuktikan dengan dokumen, bukan sekadar pernyataan,” lanjut Joko.
MIND ID Bukan Perusahaan Biasa
KAMAKSI menegaskan, MIND ID memiliki tanggung jawab strategis karena mengelola aset dan kepentingan negara dalam sektor mineral dan batu bara, termasuk melalui perusahaan-perusahaan dalam grupnya seperti Antam, Bukit Asam, Timah, Inalum, dan Freeport Indonesia.
Berdasarkan publikasi resmi MIND ID, sepanjang 2025 perusahaan membukukan total aset Rp307,66 triliun, pendapatan Rp159,46 triliun, dan laba tahun berjalan Rp29,89 triliun.
Besarnya skala bisnis tersebut menuntut pengawasan yang profesional, independen, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.
“Jangan anggap jabatan komisaris BUMN sebagai jabatan politik atau sekadar posisi formal. Di sana ada aset negara, kepentingan rakyat, dan tanggung jawab besar terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Komisaris harus bekerja dengan independensi penuh, bukan tersandera kepentingan politik praktis,” ujar Joko.
Ia juga mengingatkan ketentuan Pasal 55 PP Nomor 23 Tahun 2022 yang melarang anggota komisaris BUMN menjadi pengurus partai politik. Karena itu, persoalan status Grace perlu ditangani secara serius dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
KAMAKSI Minta PSI dan MIND ID Tidak Bungkam
KAMAKSI mendesak manajemen MIND ID memberikan klarifikasi resmi mengenai status Grace Natalie. Penjelasan harus mencakup status kepengurusan PSI, dasar administratif penonaktifan atau pengunduran diri, serta kepatuhan terhadap ketentuan jabatan komisaris BUMN.
“Jangan sampai publik dipertontonkan inkonsistensi dalam menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan dan perusahaan negara. Kalau memang memilih jalan politik, silakan berpolitik secara terbuka. Tetapi jika ingin mengemban amanah mengawasi perusahaan negara, profesionalisme dan independensi harus menjadi prioritas,” tegasnya.
KAMAKSI menegaskan, organisasi masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan agar seluruh pejabat dan penyelenggara perusahaan negara tunduk pada aturan serta menjunjung tinggi akuntabilitas.
“Bagi KAMAKSI, jabatan publik bukan fasilitas untuk mempertahankan pengaruh, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aturan hanya tegas kepada sebagian orang, tetapi longgar kepada yang lain. Jika masih memilih mengurus partai, Grace Natalie sebaiknya mundur dari kursi Komisaris MIND ID. Ini soal konsistensi, integritas, dan penghormatan terhadap kepentingan negara di atas kepentingan politik!” pungkas Joko Priyoski.
