Jakarta, Nusantarapos – Praktik ekonomi rente dinilai masih menjadi persoalan mendasar yang menghambat terciptanya sistem ekonomi sehat dan berkeadilan di Indonesia. Diskusi PWJ Forum menyoroti jejaring kepentingan ekonomi dan kekuasaan, tekanan harga pangan, serta perlunya pengawasan terhadap kredit perbankan bernilai besar.
Pemberantasannya membutuhkan komitmen politik pemerintah, penegakan hukum, serta pengawasan terhadap sektor-sektor yang rawan dikuasai kelompok berkepentingan.
Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Bongkar Ekonomi Rente” yang digelar PWJ Forum di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto (SGY) dan Ekonom CORE Dipo Satria Ramli menyoroti persoalan tersebut dari sisi perizinan, kekuasaan, harga pangan, hingga pembiayaan perbankan.
SGY menjelaskan, ekonomi rente merupakan praktik memperoleh keuntungan melalui keistimewaan akses, perizinan, lisensi, atau kedekatan dengan kekuasaan, bukan melalui persaingan usaha yang sehat dan kemampuan profesional.
Menurut dia, praktik tersebut telah muncul sejak masa kerajaan dan kolonial, kemudian berlanjut pada masa setelah kemerdekaan, Orde Baru, hingga Reformasi. Sejumlah sektor yang rawan menjadi ladang pemburu rente antara lain minyak, gas, pertambangan, kehutanan, pangan, mineral, dan perkebunan kelapa sawit.
“Ekonomi rente itu terjadi karena adanya perlakuan istimewa, perizinan istimewa, dan sebagainya. Peluang-peluang ini didapat bukan karena hasil kerja profesional, tetapi karena relasi, persaudaraan, dan kekuasaan,” ujar SGY.
Dia menyebut jejaring rente dapat melibatkan pengusaha, pejabat pemerintah, politisi, broker, hingga pihak yang menikmati keuntungan di belakang layar. Praktik tersebut juga berpotensi berkembang di daerah melalui penyalahgunaan kewenangan pemberian izin pertambangan dan konsesi pembukaan hutan.
Karena itu, SGY mendorong pembongkaran ekonomi rente dilakukan secara terarah melalui kajian mendalam terhadap sektor atau kasus tertentu. Penelusuran harus mencakup proses perizinan, pejabat yang terlibat, hingga pihak yang menikmati keuntungan.
SGY mengatakan, Indonesia telah memiliki perangkat hukum, mulai dari Pasal 33 UUD 1945 hingga undang-undang pemberantasan korupsi, persaingan usaha, monopoli, kehutanan, dan pertambangan. Namun, regulasi harus diikuti pelaksanaan dan penegakan yang tegas.
“Kalau aturan dilaksanakan dengan tegas dan pejabat tidak mau menjalankan praktik rente, persoalan ini bisa dicegah. Tetapi, kalau aturan hanya menjadi formalitas, ekonomi bisa dijadikan bancakan segelintir kelompok,” katanya.
Dia meminta Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen politik yang kuat untuk memberantas praktik rente hingga ke akar-akarnya. Menurutnya, praktik tersebut merupakan jaringan kepentingan ekonomi dan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat, memperkuat monopoli, serta menghambat persaingan usaha.
Sementara itu, Dipo Satria Ramli menyoroti tekanan harga beras dan cabai yang berpotensi berlanjut akibat dampak El Nino terhadap mundurnya masa tanam. Dia mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi pengalaman 2024 ketika kebijakan impor beras dinilai terlambat.
Dalam paparannya, Dipo menyebut inflasi kelompok pangan bergejolak atau *volatile food* pada Oktober mencapai 5,18 persen. Menurut dia, angka tersebut menunjukkan tekanan harga pangan masih perlu diwaspadai meskipun inflasi secara umum dinyatakan terkendali.
Dia juga mempertanyakan besarnya cadangan beras pemerintah yang belum sepenuhnya tercermin pada harga di pasar. Menurutnya, stok harus disalurkan ketika dibutuhkan masyarakat agar dapat membantu menekan harga.
“Kalau cadangan beras banyak, kenapa harga di pasar masih tinggi? Kalau memang stok tersedia, seharusnya beras bisa digelontorkan ke pasar untuk membantu menurunkan harga,” katanya.
Dipo menambahkan, kebijakan pengendalian harga melalui harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET) harus disertai pengawasan serta penegakan aturan yang efektif. Pasalnya, tingginya harga kebutuhan pokok turut menekan daya beli masyarakat.
Selain pangan, Dipo menyoroti kredit Bank Mandiri sekitar Rp40 triliun yang dikaitkan dengan transaksi pembelian saham Bayan oleh pengusaha Haji Isam. Dia mempertanyakan mekanisme pemberian kredit sebesar itu kepada satu pihak oleh satu bank, mengingat pembiayaan bernilai besar umumnya melibatkan beberapa bank melalui skema sindikasi.
“Bank Mandiri memberikan kredit sebesar Rp40 triliun. Ini menjadi pertanyaan, karena biasanya kredit sebesar itu melibatkan beberapa bank, bukan hanya satu bank,” ujarnya.
Dia juga mempertanyakan agunan yang digunakan. Dalam paparannya, Dipo menyebut Bank Mandiri menyatakan saham-saham yang dibicarakan bukan merupakan agunan utama.
Dipo turut menyinggung informasi mengenai dana sekitar Rp27 triliun yang disebut sebagai *off ledger* dan diduga berkaitan dengan sumber pendanaan transaksi tersebut. Namun, dia menegaskan informasi itu masih berupa dugaan yang perlu ditelusuri.
“Yang menjadi perhatian saya bukan semata-mata pembelian saham dengan harga murah. Persoalannya, bagaimana Bank Mandiri bisa memberikan kredit sebesar Rp40 triliun dan bagaimana manajemen risikonya,” katanya.
Karena itu, Dipo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menelusuri mekanisme pemberian kredit, sumber pendanaan, agunan, dan penerapan manajemen risiko Bank Mandiri. Menurutnya, transparansi dan pengawasan penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan dan pasar modal.
Paparan SGY dan Dipo menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola ekonomi, mulai dari perizinan dan persaingan usaha hingga kebijakan pangan serta pembiayaan sektor keuangan. Pemerintah diharapkan memperkuat pengawasan dan penegakan aturan agar kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.




