Jakarta, nusantarapos.co.id – Menyimak pidato politik Prabowo Subianto yang disampaikan pada acara Indonesia Menang yang digelar Prabowo bersama para pendukungnya di Jakarta Convention Centre (JCC) Senin malam, 14 Januari 2019, patut diapresiasi sebagai pidato yang memukau dan hebat. Paparan Prabowo dalam pidatonya yang nampak heroik tersebut, sebagian besarnya merupakan idealitas yang sulit dibantah.
Namun demikian, Koordinator Koalisi Nasional Relawan Muslim Indonesia (KN RMI), Ton Abdillah Has menyebut pidato tersebut hanya hebat secara normatif tapi memalukan secara historis. Karena kerusakan ekonomi politik Indonesia, yang diwarisi dan sedang diperbaiki Presiden Jokowi, merupakan andil kebobrokan sistem yang dijalankan rezim otoriterian Orde Baru dan satu dekade rezim SBY. Sementara Prabowo sendiri merupakan kepanjangan tangan Orde Baru yang tersisa saat ini. Jadi pidato tersebut, seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.
Ton menyebutkan, penguasaan korporasi-korporasi trans-nasional barat pada pertambangan energi dan mineral di Indonesia, dimulai sejak masa Orde Baru berkuasa dan sebagiannya diperpanjang pada masa SBY. Penguasaan asing tersebur, kini sebagiannya mulai dialihkan Jokowi pada BUMN, seperti Blok Mahakam, Blok Rokan dan Freeport. Begitu pula impor BBM yang menyedot devisa secara luar biasa, merupakan akibat kegagalan pemerintahan periode sebelumnya membangun kilang-kilang minyak baru untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah Jokowi justru sedang merevitalisasi lima kilang minyak lama dan membangun dua kilang baru di Tuban, Jawa Timur dan Balikpapan, Kalimantan Timur dengan investasi ratusan trilyun rupiah.
Soal kemandirian pangan Indonesia yang disindir Prabowo, juga bukan lah sesuatu yang tanpa sebab dan bisa dibalik dalam sekejap. Politik pangan pemerintahan Jokowi, dengan roadmap yang terukur, sejatinya sedang running menuju kemandirian pangan nasional, meskipun dalam beberapa situasi mesti bernegosiasi dengan ketersediaan pangan yang memaksa dibukanya sebagian keran impor.
Atas isu hutang luar negeri, membesarnya volume hutang Indonesia nyaris 100% merupakan hutang produktif untuk membangun infrastruktur, pembangkit, dan sarana publik lainnya. Jika dibandingkan dengan era sebelumnya, hutang luar negeri Indonesia digunakan untuk keperluan konsumtif dan menutup devisit APBN.
Ton menyindir, kualitas Prabowo yang orator hebat namun tanpa aksi, dengan kualitas kepemimpinan Jokowi yang teruji bekerja keras dan terprogram sejak Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga periode pertama menjadi Presiden. Mantan ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini menyebut, lima tahun pemerintahan Jokowi, meski tanpa pidato yang menggebu-gebu, merupakan lima tahun paling revolusioner dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.
Pada dasarnya, substansi persaingan pilpres 2019 adalah interest atas penguasaan sumber energi dan pangan, dua hal paling strategis bagi semua bangsa. Politik energi dan pangan pemerintah Jokowi, diyakini telah menyebabkan sejumlah pihak yang selama ini dominatif dan totaliter atas kedua sumber tersebut merasa terganggu dan menyokong penantang Jokowi, terutama menggunakan isu agama.
Ton meyakini, rakyat Indonesia sudah semakin cerdas untuk menimbang figur yang hanya bermodal pidato, dengan pemimpin yang meski kurang canggih berpidato, namun revolusioner dalam sikap dan konsep, dan telah terbukti bekerja keras dan terukur keberhasilannya dalam lima tahun terakhir.
Ditulis oleh :
Ton Abdillah Has, Koord Koalisi Nasional Relawan Muslim Indonesia (KN RMI)
