DAERAH  

Kontrak PetroChina, Bupati : Jangan Mentang-Mentang Izin Dikeluarkan Oleh Pusat

Tanjab Barat, Nusantarapos – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepakat dengan sikap DPRD Tanjab Barat untuk mengevaluasi ulang terkait perpanjangan izin operasi PetroChina Jabung Ltd yang akan berakhir tahun 2023 mendatang.

Hal itu diungkapkan Bupati Tanjung Jabung Barat, H. Anwar Sadat di kantor Bupati, Rabu (04/08/21).

Bupati mengatakan bahwa, pihaknya juga akan menkaji ulang mengenai kontribusi perusahaan yang sudah puluhan tahun menggali sumber daya alam di Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan itu.

“Kita kemarin sudah melakukan pertemuan bersama Kanwil Dirjen di Palembang, tentang aset dan kekayaan dan potensi daerah, kalau memang PetroChina ini tidak banyak manfaat untuk Tanjung Jabung Barat ya kita akan kaji ulang rekomendasi kontraknya,” kata Bupati.

Bupati menuturkan bahwa selama ini instansi terkait tidak secara rinci menerima laporan lifting dari perusahaan maupun penghasilan atau keuntungan perusahaan tersebut.

“Jadi laporan dari instansi terkait semakin hari semakin menurun kemudian laporan liftingnya juga belum ada, jangan mentang-mentang izin itu dikeluarkan oleh pusat dan pemerintah daerah tidak di ajak bicara,” ungkapnya.

Anwar Sadat kembali menegaskan jika perusahaan tidak terbuka dalam hal dana CSR dan bantuan Charity, apalagi kurang memberikan manfaat untuk Kabupaten Tanjab Barat, pihaknya kata Bupati tidak akan mengeluarkan rekomendasi terkait izin nya.

“Seandainya tidak memberikan manfaat untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat ya saya tidak akan merekomendasikan,” tegasnya.

Bupati pun dalam hal ini meminta kepada perusahaan untuk lebih terbuka dan berapa pendapatan mereka dan keuntungan dari mereka.

“Berapa CSR yang mereka kasih ke kita dan bukan CSR saja ada berapa uang dana charity juga yang harus di bagi buat daerah setempat,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat Suprayogi Syaifu meminta Pemkab Tanjab Barat mengkaji ulang terkait perpanjangan kontrak PT. PetroChina Jabung Ltd yang akan berakhir pada 2023 mendatang.

Polsitisi Partai Golkar itu juga mengritiksi terkait kejelasan berkaitan dengan kontribusi perusahaan yang bergerak di bidang migas tersebut.

“Kalau selama ini menurut Pemkab Tanjab Barat tidak ada kontribusi yang signifikan, ya kita minta perusahaan perusahaan lain Pertamina yang mengelolanya,” sebutnya, selasa(03/08/21).

Selain itu, ia juga meminta blok blok gas yang ada di Kecamatan Betara, yang selama ini dikuasai oleh Petrochina lebih baik dikelola oleh Pertamina.

“Kita minta Bupati yang mengambil pertimbangan ini dalam masa habis pengelolaan gas dan minyak di blok Betara ini. Baik itu pengelolaan gas dan minyaknya pengelolaan hutan lindung yang terpakai daerah aliran sungai dan lain lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, kalau seandainya pihak pertamina dan BUMN sanggup dalam pengolaan ini, mengapa harus pakai pihak asing.

“Artinya kontribusi-kontribusi nyata itu sampai hari ini di kaji lagi,” pungkasnya. (Sofian)