Tanjab Barat, Nusantarapos – Bupati Tanjab Barat, Drs H. Anwar Sadat dan Wakil Bupati Hairan kembali menggelar rapat terkait penyelesaian sengketa lahan masyarakat 9 Desa wilayah Ulu dan PT. Anugerah Sejati (DAS), Senin (06/09) di ruang rapat Wakil Bupati.
Rapat kali ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang membahas alternatif lain tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat serta kewajiban 20% oleh pihak perusahan.
Bupati Tanjab Barat mengatakan, rapat kali ini mestinya fokus mencari titik temu sehingga didapat win-win solution di sembilan desa yang tersebar di tiga Kecamatan.
Menurutnya, perlu ketelitian dan kesabaran dalam mengurai yang namanya benang kusut dan memerlukan itikad baik kita bersama.
“Saya menginginkan bahwa masyarakat 9 Desa merasa nyaman berada di lingkungan perusahan, dan perusahaan juga demikian merasa aman berada di desa kami, ” kata Bupati.
“Kita akan sepakati yang memang menjadi keputusan perusahan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang ada disekitar serta apa yang menjadi kewajiban perusahaan harus ditunaikan, ” jelasnya.
Laporan Sekretaris Tim Terpadu (Timdu) Kaban Kesbangpol Raden Azis Muslim mengatakan, masyarakat meminta PT DAS izinnya tidak diperpanjang sebab ada hal yang tidak dipenuhi terhadap kepentingan masyarakat terutama terkait Hak Guna Usaha (HGU).
“Sudah berapa kali pertemuan meminta solusi dan jawaban atas 20% harus ada fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat, mudah-mudahan PT DAS dapat memberikan jawaban yang dapat mementingkan perusahan dan masyarakat seperti yang masyarakat inginkan,” terangnya.
Sementara itu Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan, menyatakan rapat yang difasilitasi oleh Pemkab ini harus menemukan titik kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan sehingga tidak berlarut-larut.
Wakil Bupati Tanjabbar ini juga menegaskan tidak akan merekomendasikan perpanjangan HGU PT DAS pada akhir tahun jika pihak PT DAS tidak memberikan opsi lain
“Kalau intinya pada hari ini kita tidak mendapat titik temu, terkait permintaan masyarakat, sementara perusahan menolak memberikan HGU, sampai hari ini bapak mencari opsi lain, bearti hari ini tidak ada opsi, mengingat PT DAS akhir tahun ini harus memperpanjang HGU, kami dapat merekomendasikan untuk tidak diperpanjang,” tegas wabup.
Adapun point point kesimpulan Rapat diantaranya.
1. Manajer PT DAS Setelah berkonsultasi dengan pihak manajemen PT DAS yang berlokasi di Kantor Pusat Medan, memutuskan akan memenuhi kewajiban 20% atas perpanjangan HGU dengan perolehan lahan dari masyarakat sekitar perusahan dengan melakukan peremajaan, penanaman baru, perbaikan insfrastruktur dengan pola kredit atau memfasilitasi dalam bentuk lain paling lambat 21 Desember 2021.
2. Kelompok Tani 9 Desa menolak usulan PT DAS pada Point 1, dan menginginkan 20% dari lahan HGU PT DAS yang terletak di Lubuk Bernai Kecamatan Tungkal Ulu ( Sekarang Kecamatan Batang Asam)
dan Berharap Pemkab Tidak akan merekomendasikan perpanjangan HGU apabila permintaan 20% dari lahan HGU PT DAS tidak terpenuhi.
3. Pemerintah Daerah telah berupaya memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak, dengan kesimpulan akhir sebagaimana diatas dan berharap kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan PT DAS dengan masyrakat 9 Desa.
Turut hadir dalam rapat, Wakil Bupati, Asisten I, Asisten II, Kadis Kesbangpol, Kadis DPMPTSP, Kabag Tapem, Kabag SDA, perwakilan BPN, Manajer PT DAS, Manajer Kemitraan PT DAS, perwakilan Masyarakat 9 Desa Serta tamu undangan lainnya.
(sofian)
