Tuban – Nusantarapos.co.id- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban menegaskan bahwa Babinsa, Bhabinkamtibmas atau Aparat Penegak Hukum (APH) bukan merupakan pelaksana pemeriksaan atau pemungutan pajak. Keterlibatan unsur kewilayahan dalam kegiatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya bersifat pendampingan apabila diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.
Kepala KPP Pratama Tuban, Hanis Purwanto, saat dikonfirmasi di kantornya Selasa (28/7), menyampaikan bahwa hingga saat ini KPP Pratama Tuban belum memanfaatkan mekanisme pendampingan bagi APH tersebut.
“Mereka (APH) bertugas sebagai pendampingan, Sampai hari ini saya juga belum pernah menggunakan itu,” ujar Hanis Purwanto.
Hanis menjelaskan, kehadiran unsur kewilayahan tidak dimaksudkan sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan. Dalam kondisi tertentu, aparat kewilayahan dapat berperan sebagai pendamping atau saksi bahwa petugas pajak telah melaksanakan kunjungan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Ketentuan tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2020 dan diperbarui melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 sebagai pedoman kerja internal bagi jajaran DJP.
Surat edaran tersebut tidak memberikan kewenangan baru kepada petugas pajak maupun kepada unsur kewilayahan, serta tidak menambah kewajiban baru bagi wajib pajak. Pengaturan tersebut bertujuan menyelaraskan mekanisme pengawasan agar lebih adaptif terhadap perkembangan regulasi, implementasi sistem Coretax DJP, serta pendekatan pengawasan berbasis risiko.
“Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak dilibatkan langsung dalam proses perpajakan, baik pemeriksaan, penagihan, maupun kegiatan perpajakan lainnya. Kerja sama yang dapat dilakukan hanya sebatas membantu pengamanan apabila diperlukan,” imbuhnya.
Hanis menambahkan, tugas utama petugas pajak adalah melakukan pembinaan kepada wajib pajak melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi, serta melaksanakan penegakan hukum perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan sosialisasi perpajakan, DJP dapat menjalin sinergi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun aparat penegak hukum. Sementara itu, dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak, DJP juga dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
Meski demikian, Hanis menegaskan bahwa aparat TNI maupun Polri tidak menjalankan tugas penegakan hukum perpajakan.
“Kita belum pernah melakukan kegiatan penagihan langsung dengan mengajak aparat penegak hukum. Kalaupun ada pendampingan, aparat hanya mendampingi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Mereka tidak diperbolehkan melaksanakan proses perpajakan. TNI dan Polri tidak ditugaskan untuk penegakan hukum pajak,” tegas Hanis.
Hanis menjelaskan bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut Self Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam sistem tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berperan melakukan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang di bidang perpajakan.
KPP Pratama Tuban mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi perpajakan dari sumber resmi Direktorat Jenderal Pajak dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak utuh atau menyesatkan terkait pelaksanaan tugas perpajakan. (Fie).