DAERAH  

Tata Kelola Alun-alun Trengggalek Tak Jelas, Komisi III Nilai Hanya Bongkar Pasang

 

TRENGGALEK,NUSANTARAPOS, – Komisi III DPRD Trenggalek menyoroti tata kelola alun-alun dan taman yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) karena tidak adanya master plan yang jelas.

Menurut Komisi III usai membahas Ranperda Perubahan APBD 2021, bongkar pasang atas pelaksanaan pembangunan di alun-alun tidak relevan. Apalagi dari pemaparannya, ending dan hasil akhir alun-alun nanti seperti apa juga belum jelas.

Hal itu disampaikan Sukarodin Ketua Komisi III DPRD Trenggalek usai rapat bersama Dinas PKPLH. Menurutnya semua tahu sendiri bahwa patung gajah putih yang sudah susah payah dibikin akhirnya gugur karena di gempur tepatnya di pojok alun-alun.

“Padahal konsep dahulu cukup bagus, namun tidak masalah hilang jika memang dirasa sudah tidak relevan,” ucap Sukarodin, Rabu (22/9/2021).

Lanjut Sukarodin, meskipun demikian dari catatan evaluasi, tata kelola alun-alun harus ada master plan yang jelas. Ending dan akhir tata kelola pembangunan akan dibuat seperti apa harusnya ada. Jadi tidak kesannya bongkar pasang.

Jadi, terkait bongkar pasang alun-alun Itu teknis ada di PKPLH, Komisi III hanya mengontrol pelaksanaannya. Catatan lain ada pada penataan tentang taman, pelaksanaan dalam membangun taman sepintas terlihat tidak ada anggaran untuk pemeliharaan.

“Sehingga pada saat membangun bagus setelah itu tidak ada pemeliharaan sehingga sudah tidak layak lagi,” jelasnya.

Sukarodin juga mencontohkan kondisi taman dibatas kota Trenggalek dekat gapura. Dahulu bagus usai dibangun, namun karena tidak ada anggaran pemeliharaan akhirnya juga tidak terurus, hal itu juga terjadi pada taman lainnya.

Intinya tentang tata kelola alun-alun dan taman harus ada pemeliharaan, kalau tidak ada anggaran pemeliharaan hanya akan menjadikan anggaran pembangunan yang terbuang.

“Pembangunan alun-alun yang masuk pada anggaran induk itu kami anggap hanya bongkar pasang dan membuang anggaran, karena tanpa master plan,” tegasnya.

Ditambahkan Sukarodin berbeda dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menurutnya untuk Disparbud dalam evaluasi evaluasi masih banyak yang harus dilakukan, namun terkendala keterbatasan anggaran.

Misal pembangunan di prigi Watulimo, master plan sudah jelas namun fasilitas pagar dan lainnya belum memadai. Jadi untuk pariwisata hanya ada keterbatasan anggaran.

“Kondisi tersebut sangat berbanding terbalik, jadi ini harus menjadi perhatian khusus,” pungkasnya. (RUDI)