Banggar DPRD Trenggalek Terima Laporan Raker Komisi bersama OPD

  • Bagikan

TRENGGALEK, NUSANTARAPOS – Catatan hasil dari rapat kerja komisi yang ada di DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) resmi dilaporkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD pada Sabtu (25/9/2021).

Dari keempat komisi melaporkan hasil rapat kerjanya untuk ditindaklanjuti oleh eksekutif yang akan disampaikan dalam rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Empat komisi telah menyampaikan laporan kepada badan anggaran, laporan ini merupakan hasil dari rapat kerja komisi bersama OPD,” kata Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam.

Disampaikan Samsul, hasil dari penyampaian laporan nanti akan dilanjutkan rapat kembali antara badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah sebagai laporan agar catatan dari komisi segera ditindaklanjuti.

Menurutnya masih banyak hal yang disampaikan oleh komisi tentang kelebihan dan kekurangan dalam perencanaan oleh eksekutif. Bahkan ada yang terkuak dalam laporan komisi, bahwa penelitian dan pengembangan dari pada OPD Bapedalitbang perlu di dorong kembali.

“Serta pengadaan barang dan jasa masih mendominasi dalam perencanaan pembangunan,” ungkapnya.

Catatan itu masih terjadi di masing-masing OPD, sehingga dengan temuan dari komisi ini perlu ada rasionalisasi dan efisiensi anggaran. Dari hasil itu Banggar meminta perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus ada efisiensi.

Apalagi tahun depan ada beban yang cukup berat, karena pemerintah akan memiliki pinjaman daerah yang akan digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional

“Dari beberapa laporan komisi, DPRD semakin semangat pinjaman daerah akan terselesaikan tentu dengan merasionalisasi pelaksanaan kegiatan yang sekiranya over load,” tegasnya.

Dijelaskan Samsul, dari penyisiran atau efisiensi anggaran itu bisa digunakan untuk cicilan atau pembiayaan hutang yang dimiliki pemerintah daerah.

Juga terdapat catatan lagi yang disampaikan Samsul yakni tentang tambahan penghasilan pegawai yang di atur berdasarkan peraturan bupati. Atas adanya tunjangan tambahan ini komisi I perlu mengawasi rasionalisasi pelaksanaan tersebut.

“Karena pegawai saat ini telah dapat beberapa tambahan seperti adanya item perjalanan dinas, honor kegiatan yang merupakan aturan permen maka dirasa banyak instrumen pendapatan,” jelasnya.

  • Bagikan