Pimpin Rakor, Menko Polkam Akan Tindak Tegas Pelaku Karhutla

Foto: Arie (Nusantarapos.co.id)

Jakarta, Nusantarapos.co.id – Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla antara pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Graha Marinir Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Usai rakor, Menko Polkam mengatakan kawasan hutan dan lahan terbakar memang mengalami peningkatan di sejumlah daerah walaupun belum mencapai puncak El Nino. Sehingga untuk saat ini, pemerintah masih menerapkan status siaga dalam menghadapi karhutla.

“Ini kita belum sampai puncak (El Nino). Akan terus bergelombang, bisa naik terus jika kita menanganinya kurang tepat,” ujarnya di depan awak media.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus berupaya menegakkan peraturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada unsur kesengajaan dari perusahaan pemegang HGU jika melakukan pembakaran hutan.

“Kami temukan di lapangan ada tindakan karena kesengajaan. Beberapa dari yang kita lihat itu dan pelanggar sudah mulai diproses hukum berjalan. Hal ini sebagai peringatan kepada mereka, sekaligus kami juga akan melakukan tindakan ke lapangan dan upaya penyelesaian tindakan masalah hukum yang merugikan kepada mereka,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menko Polkam Djamari juga telah melakukan koordinasi kepada Pemda setempat agar warga yang masih melakukan pembakaran hutan dengan alasan kepentingan lokal segera dihentikan.

“Di antara mereka ada yang merasa tidak bersalah, tidak sengaja dan sebagainya. Tetapi ada yang diistilahkan sebagai kearifan lokal bahwa boleh melakukan pembakaran itu untuk warga-warga setempat untuk kepentingan lokal dengan keluasan daerah 2 hektar. Itupun sudah kita koordinasikan dan kita hentikan ketentuan itu di seluruh Pemda. Semua berhenti dan kami akan coba perbaiki semuanya itu,” pungkasnya.

Pada rakor tersebut, turut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Raja Juli, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. (Arie)

Penulis: Arie Septiani