Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Tim Hukum Merah Putih bersama elemen Relawan pendukung Jokowi siang ini menggelar aksi di depan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam kesempatan itu ada 3 hal yang mereka sampaikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
“Kami bersama sama Relawan Merah Putih mendatangi Kementrian BUMN dalam rangka yang pertama, adalah kami dari tim hukum merah putih mendukung kerja BNPT dan Densus, agar terus melakukan tindakan hukum kepada siapa saja yang ada di garis terorisme, dan yang kedua adalah yang digaungkan teman agar Noel dipecat serta memberikan sanksi yang berat kepada orang-orang yang berseberangan dengan azaz Pancasila yang berada dalam lingkungan BUMN,” kata C Suhadi Ketua Tim Hukum Merah Putih di depan kementrian BUMN, Jakarta, Senin (14/3/2022).
Suhadi menjelaskan permintaan yang pertama, pihaknya akan berkoordinasi dengan Densus dan BNPT untuk mendukung Densus dan BNPT berkaitan dengan masalah intoleransi dan radikalisme harus ditumpas tidak boleh lagi ada di Indonesia terlebih jika berada di dalam lingkungan BUMN.
“Jadi kami menggaungkan dan mendukung penuh gerakan-gerakan BNPT dan Densus untuk memberantas hal tersebut. Kami dari tim hukum merah putih akan terus mengawal kinerja Densus dan BNPT,” kata Suhadi.
Selain itu, siapa saja yang terindikasi radikalis dalam lingkungan BUMN, maka dia harus ditindak atau jika siapapun yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika harus di buang. Bukan hanya dengan satu orang saja, mungkin saja banyak tapi tidak pernah ngomong.
“Sebenarnya relawan sudah memberitahukan bahwa di Kementerian BUMN atau jajarannya diduga banyak kaum radikalis sehingga kementrian harus sigap,” jelas Suhadi.
Dirinya pun meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk lebih hati-hati memasukan orang-orang ke dalam jajaran Kementerian BUMN. Selain itu dia juga harus menscreaning orang-orang yang sudah ada di dalamnya, karena kita mau di semua kementrian tidak boleh ada orang – orang yang tidak sepaham dengan Pemerintah,” ujarnya.
“Kami Tim hukum Merah Putih sangat mendukung apabila BNPT dan Densus 88 untuk menindak tegas apabila di dalam Kementerian terdapat indikasi dengan intoleransi, radikalisme dan terorisme,” tutupnya.
