BOGOR, NUSANTARAPOS,-Pada awal tahun 2023 Komisi IV DPRD Kota Bogor telah menggelar rapat dan audiensi dengan LPM dan Kasi Kemas se-Kota Bogor. Berdasarkan hasil rapat tersebut, masyarakat Kota Bogor belum mengetahui adanya pemutakhiran DTKS. Padahal pemutakhiran DTKS ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat di tahun-tahun sebelumnya banyak bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Sehingga perlu adanya pemutakhiran data.
Tak hanya itu, keterbuaruan tata cara penggunaan aplikasi Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu (Sahabat) juga perlu diedukasikan kepada masyarakat. Sebab, berdasarkan peraturan walikota (Perwali) yang baru kini hanya operator di kelurahan saja yang bisa menjalankan aplikasi Sahabat.
Hal ini menjadi penting, mengingat pada 2023 ini akan ada bantuan RTLH untuk 5000 rumah, sedangkan antrean yang sudah masuk kedalam aplikasi Sahabat mencapat 37 ribu pengajuan. Sedangkan mulai Januari hingga Maret, penginputan pengajuan masih bisa dilakukan oleh warga
Hal tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bogor mendatangi kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jumat (19/5/2023). Kedatangannya para wakil rakyat ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan asesmen atas persoalan terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang dihimpun dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kasi Kemas Kelurahan se-Kota Bogor.
Rombongan Komisi IV DPRD Kota Bogor yang dipimpin oleh Akhmad Saeful Bakhri, didampingi oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fahrudin, diterima langsung oleh Pekerja sosial ahli muda Kemensos RI, Jaswandi. Dalam pertemuan tersebut, selain menyampaikan aspirasi dan asesmen, Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinsos Kota Bogor juga berkesempatan melakukan diskusi dengan perwakilan Kemensos RI.
Akhmad Saeful Bakhri, menyampaikan kegiatan ini merupakan ikhtiar dari DPRD Kota Bogor bersama Dinsos Kota Bogor untuk melakukan perbaikan terhadap penyaluran bansos yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.
“Jadi yang kami bawa ke Kemensos RI ini adalah harapan dari seluruh warga Kota Bogor. Kami juga ingin menunjukkan bahwa kami DPRD Kota Bogor dan Dinsos Kota Bogor serius dalam membenahi persoalan yang berkaitan dengan penyaluran bansos bagi warga Kota Bogor,” ujarnya.
Lebih lanjut, ASB menyampaikan berdasarkan hasil diskusi, DPRD Kota Bogor, Dinsos Kota Bogor dan Kemensos RI telah menemukan titik terang untuk mengurai benang kusut terkait penyaluran bantuan. Ia memebeberkan bahwa masalah penyaluran bansos tidak hanya dari data DTKS yang belum konkret, tetapi juga proses penyaluran yang belum maksimal dari pihak terkait.
Sehingga, kedepannya, ASB menyatakan bahwa Kemensos RI akan memperbaiki tata cara penyaluran bantuan dan memutakhirkan data penerima bantuan dengan data yang bersumber dari aplikasi Sahabat Kota Bogor. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi kesalahan penyaluran bantuan yang bisa menimbulkan persoalan di kalangan masyarakat.
Insyaallah kedepannya Kemensos RI akan berkordinasi dengan Dinsos Kota Bogor untuk pemutakhiran data, karena sekarang sudah ada operator di tingkat kelurahan yang membuat pendataan lebih akurat,” ujar ASB.
“Kami harap ini menjadi titik awal perbaikan proses penyaluran bantuan untuk warga Kota Bogor,” ujarnya.(Rizky)
