OPINI  

Demi Keadilan, Perlukah Ijazah Seluruh Anggota DPR, DPRD, Menteri, dan Pejabat Publik Diaudit?

Oleh: Sugiyanto Pengamat Kebijakan Publik

 

Jakarta, Nusantarapos – Persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkembang menjadi polemik nasional, memunculkan wacana pemakzulan hingga berakhir dengan berhentinya Gibran sebagai Wakil Presiden. Atas hal tersebut, kini memunculkan pertanyaan yang lebih luas mengenai transparansi riwayat pendidikan para pejabat publik di Indonesia.

Belakangan, muncul desakan agar ijazah pendidikan anggota DPR RI, mulai dari ijazah SLTA atau sederajat, termasuk Paket C, hingga ijazah S1, S2, dan jenjang pendidikan lainnya, diverifikasi serta dibuka secara transparan kepada masyarakat.

Menurut saya, usulan tersebut tidak seharusnya hanya berlaku bagi anggota DPR RI. Kebijakan yang sama perlu diberlakukan terhadap seluruh anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Bahkan, perlu diperluas kepada para menteri dan seluruh pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Mengapa persoalan ini penting? Jawabannya sederhana, yaitu demi keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketika persoalan ijazah seorang pejabat tinggi negara dapat menimbulkan polemik besar hingga berkembang menjadi persoalan ketatanegaraan, maka transparansi mengenai riwayat pendidikan pejabat publik lainnya juga patut mendapatkan perhatian yang sama.

Namun, saya memahami bahwa melakukan audit terhadap seluruh ijazah anggota DPR, DPRD, menteri, dan pejabat publik secara serentak tentu berpotensi menimbulkan kegaduhan. Karena itu, langkah yang lebih proporsional adalah melakukan verifikasi atau audit terhadap orang-orang tertentu yang ijazahnya memiliki persoalan, terdapat dugaan ketidaksesuaian, atau mendapat permintaan pemeriksaan dari masyarakat yang disertai alasan dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, audit tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi menjadi alat untuk menyerang atau menjatuhkan seseorang karena kepentingan politik. Pemeriksaan harus berdasarkan prosedur yang jelas, objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Memang benar, dalam setiap tahapan pencalonan dan pengangkatan pejabat publik sudah terdapat prosedur administrasi serta lembaga yang bertugas memeriksa persyaratan pendidikan. Komisi Pemilihan Umum (KPU), misalnya, memiliki kewenangan melakukan verifikasi persyaratan calon dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, keabsahan dokumen pendidikan dapat dikonfirmasi melalui lembaga pendidikan, perguruan tinggi, maupun instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Namun, keberadaan prosedur tersebut bukan berarti kemungkinan terjadinya persoalan administrasi, ketidaksesuaian dokumen, atau dugaan pemalsuan ijazah tidak mungkin terjadi. Karena itu, mekanisme verifikasi harus tetap terbuka terhadap pengaduan dan permintaan pemeriksaan yang memiliki dasar.

Saya mengusulkan agar masyarakat diberikan ruang untuk meminta verifikasi terhadap ijazah pejabat publik tertentu apabila terdapat alasan yang jelas. Lembaga yang berwenang juga perlu memberikan penjelasan secara transparan mengenai hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi begini, menurut pendapat saya, jabatan publik bukanlah alasan untuk menghindari pemeriksaan. Sebaliknya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas dan kepercayaan publik yang harus dijaga.

Jika transparansi dan verifikasi ijazah dianggap penting dalam persoalan seorang pejabat negara, maka prinsip yang sama semestinya berlaku bagi pejabat publik lainnya. Jangan sampai muncul kesan bahwa pemeriksaan hanya berlaku bagi orang tertentu, sementara pejabat lainnya tidak tersentuh.

Keadilan bukan berarti semua orang harus diaudit tanpa alasan, tetapi setiap orang yang memiliki persoalan dan dasar pemeriksaan yang jelas harus mendapatkan perlakuan yang sama.

Jakarta, 17 November 2026

Wassalam,

Sugiyanto (SGY)-Emik