banner 970x250

Akhirnya Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029, Respon Surat Terbuka Ketua HASRAT Soal Laporan Keuangan PT Jakpro

Jakarta, Nusantarapos.co.id – Akhirnya surat terbuka Ketua HASRAT ditanggapi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029, Achmad Azran menanggapi surat terbuka yang diposting pada akun Facebook (FB) pribadi warga Jakarta, Sugiyanto. Surat tersebut meminta transparansi data laporan keuangan PT. Jakarta Propertindo (PT. Jakpro) untuk tahun buku 2023.

“Benarkah ini terjadi? Sejak KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikan hasil pileg DPD RI saya sebagai salah satu yang mewakili dari 4 besar peraih suara, sudah beberapa masyarakat yang menyampaikan berita tersebut. Dengan suatu harapan sebagai SENATOR dapat menampung aspirasi masyarakat terkait berita ini,” tulis Azran di postingan tersebut.

“Ingin sekali saya dapat mendengar langsung dari pihak yang membuat berita ini. Bila berkenan bisa menghubungi WA saya 08119894007. Trimakasih,” lanjutnya. Atas respon tersebut, Sugiyanto mengaku respek dan salut dengan Azran.

“Ini menandakan ada harapan baru dari wakil rakyat yakni DPD RI yang peduli atas persoalan rakyat di daerah pemilihannya, Provinsi DKI Jakarta,” kata SGY, sapaan akrab Sugiyanto, Senin (24/6/2024). Selama ini, lanjut SGY, wakil rakyat di Kebon Sirih atau DPRD dan Pemprov DKI Jakarta, bahkan Gubernur atau Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, terkesan tidak peduli atau tidak menganggap keluhan warga

SGY pun mengaku langsung menghubungi Azran dan menjelaskan kebenaran hal tersebut. Selain itu, dia juga telah meminta waktu bertemu dengan Azran untuk menjelaskan berbagai masalah yang ada di DKI Jakarta. “Banyak persoalan di Jakarta bagaikan misteri yang tak berujung. Padahal, semua masalah ini sangat terkait dengan duit rakyat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya.

Padahal, sambung SGY, setiap 1 rupiah dana APBD adalah uang rakyat. Rakyat berhak menuntut hasilnya, bukan malah meninggalkan banyak masalah, seperti proyek mangkrak, pemborosan anggaran, Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke BUMD yang berujung rugi usaha, bahkan terjadi dugaan KKN dalam penggunaan APBD, termasuk dalam penentuan kebijakan daerah.

Semua hal negatif terkait hal ini harus dihentikan untuk tujuan terciptanya masyarakat Jakarta yang adil dan makmur. “Harapan saya, Senator Achmad Azran bisa merespon dan membantu saya untuk menuntaskan atau membongkar berbagai masalah di Provinsi DKI Jakarta yang selama ini ada, dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Jakarta,” tegas SGY yang berkomitmen mendukung dan membantu tugas dan fungsi Senator Achmad Azran sebagai rasa terima kasihnya.