Pelantikan DPP KAI Dihadiri Puluhan Pejabat Tinggi, Mia Lubis : Minta Pemerintah Tertibkan Organisasi yang Tak Jelas

Jajaran DPP KAI periode 2025-2030 dibawah Ketua Umum Siti Jamaliah Lubis foto bersama usai dilantik di Hotel Ritz Carlton, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2025) malam.

Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID -Usai terpilih secara aklamasi dalam Kongres Nasional ke IV pada 10 Februari 2025 lalu di Bandung, Siti Jamaliah Lubis akhirnya resmi menyusun struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) untuk periode 2025-2030 dengan melantik 76 Advokat membantu dirinya menjalankan roda organisasi di lima tahun ke depan.

Usai tersusun maka pada Selasa (27/5/2025) malam di Hotel Ritz Carlton Jakarta, jajaran DPP KAI dilantik langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas. Pelantikan tersebut pun dihadiri oleh puluhan pejabat tinggi negara di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum DPP KAI Siti Jamaliah Lubis sedang memberikan sambutan.

Nampak hadir Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Kementeri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Menteri PPPA Arifah Fauzi dan lainnya.

Ketua Umum DPP KAI Siti Jamaliah Lubis mengatakan bahwa advokat yang tergabung dalam KAI untuk tidak macam-macam, harus menjaga profesinya sebagai seorang advokat karena advokat itu pekerjaan yang sangat mulia.

“Jangan macam-macam. Jaga amanah karena pekerjaan advokat ini adalah pekerjaan yang sangat mulia,” kata Kak Mia sapaan akrabnya dalam sambutan, Selasa (27/5/2025).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sambutan di pelantikan DPP KAI periode 2025-2030.

Mia bercerita kalau di bandara Amerika ada ruangan khusus untuk advokat yang mau berangkat atau pun yang datang. Ruangan khusus ini sengaja dibuat untuk menghormati profesi advokat.

“Kalau di Amerika itu advokat itu sangat dihormat. Sampai-sampai di airport ada tempat khusus untuk para advokat kalau mau berangkat atau datang,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia mau advokat yang tergabung di KAI harus bisa menjaga martabatnya dan mempunyai integritas.

Ketua Umum DPP KAI Siti Jamaliah Lubis memberikan cinderamara kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

“Jaga martabat dan integritas advokat. Kalau tidak, tidak usah di KAI. Keluar saja dari KAI. Kita juga harus menjaga nama Ketua Dewan Pengawas KAI Bapak Profesor Sufmi Dasco Ahmad,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Mia juga menyinggung banyaknya organisasi advokat yang muncul yang ia anggap sebagai tanda tidak sehat lagi.

Ia pun meminta agar menteri hukum RI untuk segera menertibkan organisasi-organisasi yang tidak jelas tersebut.

Menteri HAM Natalius Pigai pun diminta memberikan sambutan di acara tersebut.

“Banyak sekali sekarang Pak udah lebih dari 60 organisasi advokat. Hanya berkumpul 10 orang langsung berdiri organisasinya. Ini sudah tidak benar Pak,” jelasnya ditujukan kepada menteri hukum RI yang ikut hadir di lokasi.

Ia juga meminta agar Mahkamah Agung dan Dirjen AHU untuk lebih ketat lagi jika ada advokat yang sudah diblokir di satu organisasi advokat karena pelanggaran kode etik, kemudian advokat tersebut pindah ke organisasi lain dan dapat disumpah lagi.

“Ini kan masalah pelanggaran kode etik profesi advokat. Ini kan harus sejalan semua. Jika sudah diblokir di satu organisasi, artinya di organisasi mana pun tetap tidak bisa lagi,” tegas Mia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat di podium memberikan sambutan.

Terakhir, Mia menyampaikan KAI siap mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan tugasnya di negara ini, termasuk KAI telah bekerja sama dengan sejumlah kementerian dalam proses penegakan hukum.

“Kongres Advokat Indonesia ini akan mendukung Presiden Prabowo untuk menjalankan tugasnya, hal tersebut dibuktikan adanya kerjasama antara KAI dengan sejumlah kementerian untuk proses penegakan hukum. Kita berjuang bersama untuk penegakan hukum di negara ini,” pungkas adik dari pendiri KAI Indra Sahnun Lubis tersebut.