MAGELANG. Dorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kabupaten Magelang memulai program “Belonjo Warung Tonggo” yang akan diberlakukan bagi seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemkab Magelang. Para ASN wajib berbelanja melalui sebagian kecil dana tunjangan yang dialihkan melalui dompet digital.
Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan UKM, Kabupaten Magelang, Edi Wasono menjelaskan saat ini Pemkab Magelang tengah menjalankan program “belonjo warung tonggo” untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kerakyatan bagi usaha kecil dan mikro di lingkungan Kabupaten Magelang.
“Program ini dilakukan supaya pertumbuhan perekomian masyarakat tumbuh dengan baik ditengah ekonomi lesu dan persaingan dengan industry retail yang semakin menjamur di lingkungan Pemkab Magelang,” Jelas Edi Wasono saat dijumpai di kantornya, Senin (20/04/2026) pagi.
Ia menilai program ini baru memasuki pilot project awal dengan sasaran awal di warung dan usaha kecil di 3 desa, yakni Desa Deyangan, Kelurahan Sawitan dan Kelurahan Mendut.
“Alasan 3 desa ini karena berada di kawasan lingkungan Kantor Pemkab Magelang, sehingga memudahkan untuk pemantauan. Sore ini data dari kelurahan terkait dengan warung dan umkm tersebut bisa masuk hingga saat ini,” Imbuhnya.
Nantinya, lanjut Edi, program ini akan melibatkan asn yang ada di lingkungan Pemkab Magelang melalui sebagian kecil tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang dialokasikan melalui perbankan.
“Jadi dari TPP itu sebagian kecil uangnya akan dialihkan ke dompet digital melalui bank BUMD, nah katakanlah antara Rp 200.000,- hingga Rp. 500.000,- setiap bulannya yang hanya bisa dibelanjakan pada aplikasi qris yang ada pada warung warung yang sudah terverifikasi,” urainya.
Edi melanjutkan verfikasi warung tersebut akan dilakukan di internal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dengan melihat kategori yang sudah ditetapkan.
“Yang sudah menjadi ketentuan warung itu klasifikasinya pemiliknya berada pada desil 1 dan desil 2, jadi benar benar warung sederhana dan belum masuk kategori minimarket ataupun restaurant. Program ini benar benar untuk pengusaha kecil dan mikro, salah satunya adalah pedagang sayur keliling juga akan menerima manfaatnya,” tegasnya.
Setelah nanti pilot project berhasil, rencananya program ini akan berlaku diseluruh warung yang ada di Kabupaten Magelang. “Skemanya nanti setiap satu ASN wajib melakukan pendataan antara 3 – 5 warung disekitar tempat tinggalnya, bagi ASN yang berdomisili tidak di Kabupaten Magelang bisa dilingkungan kantor ataupun tempat biasanya berbelanja,” terang Edi.
Adanya program tersebut disambut bahagia oleh para pelaku umkm yang ada disekitar lingkungan kelurahan Sawitan. Seperti halnya para pedagang yang tergabung dalam paguyuban pedagang Barokah di Lapangan drh. Soepardi, yang merasa lega akhirnya Pemerintah mau memperhatikan para pelaku umkm.
“Kalau itu memang terwujud, Alhamdulillah sekali karena sejak covid sampe sekarang kondisi perekonomian semakin turun, mudah mudahan dengan diberlakukan wajib berbelanja itu semakin menambah penghasilan kami,” Jelas Suhardi, Ketua Paguyuban Pedagang Barokah, di Lapangan drh Soepardi.
Suhardi merinci pendapatan yang tidak menentu selama berjualan di lapangan. Bahkan, ia mengaku hanya bisa mengandalkan pada hari Sabtu – Minggu, selain itu kunjungan di lapangan selalu sepi.