PELALAWAN,NUSANTARAPOS, – Dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance menuju aparatur Kejaksaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotism (KKN), Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan menggelar kembali deklarasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Senin (02/03/20).
Deklarasi ini ditandai dengan penandatanganan fakta integritas yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan (Kejari) Pelalawan Nophy Tennophero Sout SH MH yang diikuti oleh jajajaran bawahannya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasi Intel Kejari Pelalawan Sumriadi SH, Kasie Pidsus Kejari Pelalawan Andre Antonius, Kasi Pidum Kejari Pelalawan Agus Kurniawan SH, Kasi Datun Kejari Pelalawan Yongki Arvius SH, Kasi BB Kejari Pelalawan Marthalius SH dan lainnya.
Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan (Kejari) Pelalawan Nophy Tennophero Sout SH MH mengatakan, bahwa pencanangan zona integritas ini sudah dilakukan pada tahun sebelumnya (2019 lalu,red), dimana hal ini merupakan langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang bauk, efektif dan efisien. Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintahan yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM.
” Ya, dengan WBK DAN WBBM ini dimaksud agar semua pihak termaksud masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta untuk pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu mari kita ubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir serta budaya individu, “terangnya.
Ditambahkan Nophy, bahwa dalam perjalanan banyak kendala yang dihadapi oleh Kejari Pelalawan diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan, untuk itu perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui pembangunan zona integritas. Sebagai abdi negara, mari teguh an komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
” Adanya deklarasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, saya berharap dapat menghasilkan aparatur Kejaksaan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan kualitas publik berbasis teknologi sebagai komponen hasil yang diharapkan masyarakat. Kebersamaan menjadi kunci terwujud kan program perubahan ini,”tutupnya. (MD)
