Lebanon, NUSANTARAPOS.CO.ID – Besok (28/9/2021) sejumlah massa akan kembali melakukan aksi demonstrasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lebanon, demonstrasi tersebut adalah untuk yang kedua kalinya menuntut agar pemerintah Indonesia lebih tegas dalam memberantas mafia kapal khususnya di Batam.
Direktur operasional kapal Seniha-S, Raef Sharaf El Din mengatakan kami akan terus berjuang untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak kami. Maka dari itu kami akan kembali melakukan aksi demonstrasi di depan KBRI Lebanon yang terletak di Baabda – Yarzeh pada Selasa besok.
“Tujuan dari aksi itu adalah agar pemerintah Indonesia melalui KBRI yang ada di sini benar-benar mendengarkan suara kami. Kami ingin pemerintah Indonesia segera membebaskan kapal Seniha-S atau dikenal juga dengan MV Neha dibebaskan dari cengkraman mafia kapal yang ada di Batam,” ujarnya dalam keterangan pers Senin, (27/9/2021).
Lanjut Raef, mafia kapal di wilayah Batam tak ubahnya seperti seorang teroris internasional yang beroperasi di Indonesia dan Panama.Otoritas terkait tidak mampu atau abstain dari menerapkan putusan pengadilan, bea cukai, administrasi dan keuangan yang telah dikeluarkan oleh otoritas pusat dan regional untuk membebaskan dan mengembalikan mereka agar bisa bekerja kembali di jalur pelayaran.
“Demonstrasi ini terjadi setelah terbukti secara konsisten dan nyata sejumlah pejabat, termasuk pimpinan keamanan, polisi dan petugas bea cukai di pelabuhan Batam, berkolusi dengan kelompok mafia untuk mencegah implementasi serangkaian keputusan yang dikeluarkan untuk menangkap mereka dan membawa mereka ke pengadilan dan keadilan,” jelasnya.
Raef mengungkapkan langkah aksi damai ini dilakukan oleh penyelenggara demonstrasi setelah mereka mengajukan permintaan resmi kepada Gubernur Lebanon dan memperoleh persetujuan atas permintaan bantuan keamanan untuk menjadi saksi panggilan mereka untuk terakhir kalinya bagi staf KBRI Beirut. Untuk pindah ke otoritas yang berwenang di negara mereka dan menginformasikan kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo, melalui Kementerian Luar Negeri, perlunya campur tangan dengan referensi yang bersangkutan untuk memastikan kembalinya hak kepada pemiliknya.
“Mengingat kepercayaan pemilik dan pekerja kapal dalam kemampuannya untuk menerapkan hukum yang berlaku dan komitmen negaranya terhadap isi perjanjian internasional, maritim dan internasional yang telah disetujui dan dipatuhi oleh Indonesia. Terutama yang mengikat dalam perang melawan teroris dan bajak laut dan perlindungan hak-hak pemilik kapal,” tuturnya.
Raef menjelaskan mereka tahu kepeduliannya terhadap reputasi negaranya dan kewajiban internasionalnya, karena merupakan anggota penuh Organisasi Maritim Internasional (IMO), badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran, dan itu wajib menjalankan tugasnya.
Dan semua ini setelah kegagalan peninjauan yang dilakukan untuk membuka blokir kapal dan mengembalikannya kepada pemiliknya dan untuk mencegah bajak laut melanjutkan transaksi pemalsuan dalam persiapan untuk penyitaan dan perampokan.”Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi pemilik perusahaan dan para pekerja yang telah lama tidak digaji, setelah mereka menjalani kehidupan yang kurang baik dan kurang bahagia,” katanya.
Raef menambahkan Kedubes RI di Beirut berjanji saat dipanggil ke Direktorat Perekonomian Kementerian Luar Negeri dua pekan lalu untuk mengintensifkan kontak dengan pemerintahnya untuk mendorong implementasi keputusan yang dikeluarkan dan menghentikan serangan teroris di kapal pejabat senior kedutaan untuk pemilik kapal dan perwakilan pekerja di kapal bertemu. Pada aksi pertama itu, mereka juga menerima satu set dokumen yang mengutuk sejumlah polisi dan pemimpin teroris dan keputusan yang dikeluarkan yang memulihkan hak untuk pemiliknya dan tingkat keterlibatan di antara mereka.
Tanpa dukungan dari beberapa kepala polisi dan pejabat lain terhadap siapa keputusan akhir dikeluarkan, para perompak tidak akan mampu merebut kapal dan mendudukinya dan mencegah pemiliknya berlayar keluar dari perairan Indonesia untuk waktu yang lama.
“Para demonstran akan memiliki beberapa kata, satu untuk agen hukum, pengacara Antoine Francis, dan satu lagi untuk salah satu pemiliknya – direktur operasi dan juru bicara resmi untuk perusahaan yang memiliki kapal bajakan,” ucapnya.
Pada aksi besok, sambung Raef, kami akan menampilkan gambar presiden Indonesia, yang meminta dia untuk campur tangan dalam menghadapi teroris, gambar petugas yang dituduh berkolusi dengan teroris dan pemimpinnya, dan gambar pemimpin teroris yang dikejar yang ditolak oleh otoritas Indonesia untuk ditangkap. Karyawan dan keluarganya juga akan mengungkapkan kemarahannya terhadap penangguhan gaji dan penutupan sumber mata pencaharian bagi keluarganya.
Dalam sambutannya, para pembicara akan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri khususnya Direktorat Perekonomian yang telah turun tangan menjaga dan melindungi kepentingan para pemilik kapal dan pekerja Lebanon di negara tersebut, serta telah memanggil Dubes RI untuk Beirut dua minggu lalu.
“Untuk kami meminta agar mereka ikut campur tangan untuk mempercepat pembebasannya. Mereka juga akan berterima kasih kepada mantan Menteri Kehakiman, Marie-Claude Najm, atas simpatinya kepada mereka dan persiapan diskriminatif jaksa penuntut umum untuk campur tangan dengan Interpol untuk tujuan yang sama,” tegasnya.
