TRENGGALEK, NUSANTARAPOS- Sebanyak 432 calon guru di Kabupaten Trenggalek yang telah memiliki sertifikat pendidik (Serdik) melalui Program Profesi Guru (PPG) Prajabatan berpeluang besar menjadi prioritas dalam seleksi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Harapan itu muncul setelah Komisi IV DPRD Trenggalek melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait upaya pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan langsung ke kementerian agar guru lulusan PPG Prajabatan mendapat prioritas utama dalam rekrutmen PPPK.
“Prinsipnya kami minta agar 432 peserta calon guru dari PPG Prajabatan ini menjadi prioritas saat ada rekrutmen guru, terutama dalam seleksi PPPK. Mereka sudah punya sertifikat profesi yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Sukarodin.
Politisi asal Fraksi PKB itu menjelaskan, saat ini kebutuhan guru di Trenggalek masih tinggi yang mencapai sekitar 1.114 orang. Jumlah itu belum termasuk guru yang akan memasuki masa pensiun.
Namun, keterbatasan regulasi membuat banyak lulusan PPG Prajabatan belum bisa diangkat secara resmi dan hanya berstatus relawan pengajar di sekolah.
“Di satu sisi kita kekurangan guru, tapi di sisi lain ada aturan yang tidak membolehkan pengangkatan honorer baru. Akhirnya anak-anak PPG Prajabatan ini statusnya relawan,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Sukarodin, membuat banyak kepala sekolah berada dalam dilema. Mereka membutuhkan tambahan guru, namun terhambat oleh aturan yang melarang pengangkatan honorer baru.
“Kalau tidak ada guru, anak-anak kita bisa tidak belajar. Maka banyak sekolah menerima relawan karena kebutuhan mendesak. Tapi kepala sekolah juga bisa disalahkan karena melanggar aturan,” imbuhnya.
Untuk mencari solusi, Komisi IV DPRD Trenggalek bersama Sekda, BKD, dan Dinas Pendidikan telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan mengusulkan penambahan kuota rekrutmen guru PPPK di Trenggalek sesuai kebutuhan riil.
“Pandangan kami jelas, kekurangan guru itu wajib diatasi. Maka kami minta pemerintah pusat memperhatikan hal ini dan memberi ruang bagi lulusan PPG Prajabatan,” pungkas Sukarodin.
