Jakarta, Nusantarpos.co.id – Maraknya minimarket bodong atau tidak memiliki izin yang lengkap membuat masyarakat yang bergerak di bidang UMKM Jakarta resah. Hal ini mendapat perhatian khusus DPRD DKI Jakarta.
Berdasarkan pantauan di lapangan disejumlah tempat di Jakarta seperti di jalan Bugis dan di jalan Bisma Jakarta Utara berdiri minimarket diduga tidak memiliki izin persyaratan yang ketat.
Salah satunya IMB khusus toko swalayan dan bukan untuk IMB hunian.
Jika hal itu tidak ada maka pihak Pelaksana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) disetiap wilayah tidak dapat mengeluarkan Izin usaha toko swalayan. Hal itu sesuai pergub nomor 47/2017 tentang izin usaha toko swalayan (IUTS).
Begitupun dengan minimarket yang berada di Minangkabau Jakarta Selatan yang lokasinya bersebelahan dengan martabak AA. Keberadaan minimarket tersebut diduga juga tidak memiliki izin yang lengkap.
Saat dihubungi terpisah, Kepala Regional Alfamart Eksanudin menjelaskan, pihaknya tidak berwenang menjawab persoalan-persoalan izin karena sudah ada bagiannya yang lain. “Nanti kita koordinasi kan dengan perizinan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Sedangkan hal yang sama juga dikatakan oleh bagian perizinan Indomaret, Eko. Dirinya enggan menanggapi pertanyaan terkait perizinan. Karena dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait.
Sementara itu, Wakil ketua DPRD DKI Mirsan Samsuri mendesak aparat terkait untuk menindak tegas dan menegakkan Perda agar masyarakat Jakarta khususnya para pelaku UMKM menjadi korban monopoli yang dijalankan minimarket.
“Kita mendesak Pemprov DKI khususnya para walikota Jakarta Utara dan Selatan untuk dapat menegakkan Perda dan Pergub. Sehingga masyarakat Jakarta tidak ada lagi yang merasa dirugikan atas berdirinya minimarket,” ujar Mirsan kepada wartawan di gedung DPRD Jakarta, Senin(21/10/2019).
Lebih lanjut Mirsan menegaskan, pihaknya akan segera memanggil pihak-pihak yang terkait persolan maraknya minimarket bodong di Jakarta.
