Jakarta, Nusantarapos.co.id – Ribuan warga Rusunawa Persakih resah dan menolak kebijakan Ka UPRS V , karena dianggap menyulitkan warga Rusun. Akibat penolakan tersebut ratusan warga menggelar aksi penolakan di areal Rusunawa Persakih.
Menurut ketua RW 014 Duri Kosambi, Agung Jaya, bermula dari beberapa kali kebijakan KA UPRS V yang dinilai menyulitkan warga seperti pelarangan warga berjualan di waduk, warga pemukiman dilarang parkir mobilnya dilahan kosong.
“Padahal lahan tersebut belum digunakan oleh pemda. Selain itu peralihan hunian rusun relokasi dari orang tua ke anak menjadi tarif umum. Sehingga pembayarannya jadi lebih mahal. Padahal saat gubernurnya pak Ahok mengatakan warga gusuran bisa tinggal disini sampai 7 turunan,” ujar ketua RW O14 itu kepada wartawan.
Lebih lanjut Agung menjelaskan, yang membuat keresahan warga memuncak terhadap Ka UPRS V adalah dengan mengeluarkan surat edaran untuk warga rusun relokasi ini tidak boleh memarkirkan kendaraan roda 4 diarea rusun relokasi (Rusunawa Persakih ini).
“Padahal warga relokasi sebelum dibongkar rumahnya oleh pemda DKI sudah banyak warga yg memiliki kendaraan roda 4. Sedangkan kebanyakan dari warga mobil tsb digunakan untuk mencari nafkah menjadi taksi online,” tutur RW yang Juga menjabat seorang TNI aktif.
Agung menjelaskan, saat ini kondisi warganya masih sakit hati. Karena rumahnya digusur, namun warga disini sudah mulai bisa menerima dan ikhlas dengan apa yang terjadi dulu waktu pembongkaran.
“Tetapi dengan adanya kebijakan KA UPRS tsb, ini sangat melukai hati warga kembali yang telah lama luka itu ditutup kembali teriris oleh kebijakan sepihak,” katanya.
Lebih jauh Agung mengatakan, sebenarnya di rusun ini masih sangat banyak permasalahan yang terjadi seperti sampah yang menumpuk di setiap blok sampai kelantai 5. ” Itu saja jika tidak Ada ibu Anggota DPRD dari fraksi PDIP Oeng Yeni tidak berkunjung ke sini, sampah dan air tidak segera diperbaiki pengelolaannya,” ungkapnya.
Selain itu, kata Agung, banyak sekali masalah pencurian yang tidak bisa tuntas. Banyak barang warga yang sering hilang dari motor hingga kotak amal mesjid yang menjadi sasaran maling berkali-kali.
“Atas pengelolaan itu, warga menjadi kecewa dengan kinerja UPRS ini, dan akhirnya pada tgl 31 juli 2023 RT, RW dan tokoh masyarakat sekitar 30 org kami menghadap kKa UPRS untuk menyampaikan keresahan warga dan KaUPRS menyampaikan ke kami akan meneruskan aspirasi ini ke plt kadis perumahan,” katanya.
Kemudian, masih kata Agung, pada tgl 2 Agustus 2023 RT, RW,LMK dan seluruh warga Rusunawa Persakih (rusun relokasi) mengadakan musyawarah dan disepakati oleh seluruh warga akan melaksanakan protes dengan cara memasang spanduk penolakan, dan apa bila belum juga ada tanggapan yang baik dari pihak uprs/dinas perumahan maka warga akan melakukan demo ke balai kota atau kekantor gubernur.
Sementara itu, saat dihubungi Nusantarapos untuk dimintai tanggapan terkait adanya aksi penolakan warga Rusunawa Persakih, KaUPRS V Vita belum bisa memberikan penjelasan terkait masalah itu. Karena dirinya mengaku tengah rapat.
