JAKARTA – Polemik konser Andrea Bocelli menjadi momentum untuk menguji komunikasi politik partai-partai berbasis Islam di DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, respons politik di tingkat DPRD DKI Jakarta belum tampak sekuat suara yang berkembang di tengah masyarakat.
Fraksi partai yang memiliki basis pemilih Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN), belum banyak terdengar di ruang publik. Begitu pun dengan fraksi PKS di DPRD DKI ikutan ‘bisu’ mendadak, meski akhirnya partai yang disebut memiliki kader militan dan pemenang suara terbanyak kedua di DKI Jakarta itu tertolong pernyataan politisi dari DPR RI, Mardani Ali Sera.
Mardani Ali Sera menegaskan sangat mengapresiasi dan mendukung keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melayangkan penolakan keras. PKS menegaskan bahwa langkah ini bukan wujud kebencian terhadap seni atau musik internasional, melainkan bentuk konsistensi komitmen kemanusiaan Indonesia bagi kemerdekaan Palestina.
“Ini bukan sikap anti-agama, bukan anti-Semit, bukan anti-kerja sama, tetapi ada entitas yang mendukung Zionis, bahkan salah satu inti utama gerakan Zionis, Israel Defense Force, yang harus terus kita hambat,” ujar Mardani kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).
Pengamat politik Syahrul E Desopang mengatakan representasi politik tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan sikap ketika isu tertentu sedang menjadi perhatian nasional. Fungsi tersebut juga menuntut kehadiran wakil rakyat dalam mendengarkan, menjelaskan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme kelembagaan.
“Sikap berbeda terhadap penyelenggaraan konser merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Partai politik tidak harus selalu mengikuti tuntutan kelompok masyarakat. Namun, argumentasi dan pertimbangan politiknya perlu disampaikan secara terbuka agar publik dapat memahami posisi masing-masing,” kata Sayhrul E Desopang kepada wartawan Sabtu, 31 Oktober.
Pada akhirnya, persoalan yang mengemuka bukan hanya mengenai jadi atau tidaknya konser Andrea Bocelli digelar di JIExpo Kemayoran. Lebih jauh, polemik ini memperlihatkan pentingnya komunikasi dan akuntabilitas partai politik dalam menjalankan fungsi representasi.
“Ketika aspirasi masyarakat mengemuka, publik tentu berharap gedung DPRD tidak sekadar menjadi tempat berlangsungnya rapat dan pembahasan anggaran. Parlemen juga harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan dan mengetahui sikap wakil-wakil yang telah mereka pilih,” tandasnya.
Ditempat terpisah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas mendesak pemerintah membatalkan konser Andrea Bocelli yang dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur pada 31 Oktober 2026 dan Jakarta pada 3 November 2026.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, mengungkapkan bahwa desakan ini berdasar pada rekam jejak Bocelli yang pernah terlibat dalam kegiatan penggalangan dana untuk pasukan militer Israel (IDF) di Los Angeles pada 2010, serta penampilannya dalam konser di Tel Aviv pada 2022.
“Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan. Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina,” kata Sudarnoto dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/10/2026).
MUI turut menyesalkan dukungan dari kementerian terkait, seperti Kementerian Pariwisata serta Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif.
Sudarnoto mengingatkan pemerintah agar keuntungan ekonomi tidak mengorbankan prinsip politik luar negeri Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan.
