Jakarta, Nusantarapos – Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar apel siaga Tahun 2024 di Dermaga Ex Presiden, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/2/2024).
Apel dipimpin langsung oleh Kepala PSDKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, M. Han bertema “Korps Pengawas Kelautan dan Perikanan Siap Mengawal Ekonomi Biru mewujudkan Laut Sehat Untuk Indonesia Emas”.
Di depan awak media, Adin Nurawaluddin menjelaskan tujuan dari pelaksanaan apel siaga tersebut. “Tujuannya adalah dalam rangka menampilkan kesiapsiagaan jajaran Ditjen PSDKP. Mulai dari kesiapan kapal pengawas kelautan perikanan dengan awak kapalnya, kemudian jajaran pengawas perikanan, jajaran pengawas kelautan atau Polsus PWP3K, kemudian kesiapan dari penyidik perikanan, ” ujar Adin usai memimpin apel siaga.
Dia melanjutkan, apel siaga ini juga dimaksudkan untuk memberikan penegasan kepada para pelaku usaha perikanan agar tidak melaksanakan kegiatan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan KKP.
“Apabila ada tentunya menjadi konsekuensi para pelaku usaha yang melanggar, terlepas memang mengacu pada UU Cipta Kerja Ultimum Remedium, kita dorong pada pengusaha yang telah berizin, namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai perizinannya, maka kita dorong pengenaannya sanksi administratif, ” jelasnya.
Dan terkait Ilegal Fishing, khususnya yang dilakukan oleh kapal ikan asing, Adin menegaskan bahwa pelanggaran tersebut pasti akan dijerat pidana dan kapalnya dirampas untuk negara.
Dalam kesempatan itu pula, Adin juga mengumumkan tentang adanya perkuatan dari jajaran PSDKP, antara lain penambahan kapal, pengawas perikanan, polsus PWP3K, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengawal ekonomi biru.
Terakhir, dia juga menekankan bahwa Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sedang melakukan upaya peningkatan teknologi untuk pengawasan laut melalui command center yang sudah ada dan juga meningkatkan kemampuan satelit dengan membeli 20 nano satelit.
“Harapannya dengan kemampuan satelit ini, semua kegiatan yanga dan di wilayah laut akan tercover, tercapture, dan akan lebih mudah bagi kami PSDKP melaksanakan kegiatan intercept untuk penghentian, pemeriksaan, penahanan dan proses lebih lanjut, ” pungkasnya. (Arie)
