Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) berharap besar terhadap menteri perdagangan (mendag) yang baru, yang akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) esok, Rabu (23/10/2019). Terutama mengenai sejumlah kebijakan, salah satunya Verifikasi Penelusuran Teknis Impor (VPTI). GINSI berharap aktivitas VPTI melibatkan pihaknya.
“Verifikasi Penelusuran Teknis Impor (VPTI), di dalam peraturan kementerian itu harus melibatkan GINSI,” ujar Ketua Umum BPP GINSI Anton Sihombing di Jakarta, Selasa (22/10/2019).
GINSI juga mempermasalahkan status KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia yang dinilai merupakan perusahaan induk atau holding company. Hal ini dianggap bertentangan dengan peraturan menteri perdagangan.
Di samping itu, VPTI yang menjadi tugas KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia, menurut GINSI justru dikerjakan oleh para vendor atau sub perusahaan, sehingga dampaknya pengeluaran para importir menjadi lebih besar.
“Di samping itu juga kita akan menyurati Presiden (Jokowi) langsung dan menteri perdagangan yang baru. Bahwa kerja KSO Surveyor dengan Sucofindo adalah holding karena dua-duanya perusahaan,” tutur Anton.
“Dan mereka juga mensubkan ke perusahaan-perusahaan lain sehingga membuat highcost. Hal tersebut yang tidak disukai Presiden,” imbuhnya.
Anton mengklaim mengetahui jumlah keuntungan yang diraih KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia dalam menjalankan tugas VPTI. Tapi ia mengaku tak tahu ke mana keuntungan yang diperoleh tersebut.
Yang nampak, kata dia, GINSI dianggap memperoleh keuntungan dari kemitraan tersebut.
“Timbul di luar seolah-olah GINSI itu dapat. Sedangkan untuk biaya kantor saja kita tidak ada, selaman tiga bulan ke belakang saja dari saku kita masing-masing. Jadi jangan sampai timbul persepsi, kasihan kalau dirugikan sedemikian rupa. Kalau itu tanggungan pemerintah ya silahkan, tetapi akan sangat malu kalau di republik ini masih ada pengembang cost di sektor tertentu. Itu yang akan menanggung importir,” papar Anton.
Di pemerintahan baru, GINSI juga berharap dibentuknya staf khusus presiden baru yang mengurusi masalah di pelabuhan, yang meliputi pelayaran, cost di pelabuhan, dan importir.
“Coba dilihat impor-impor gula itu hanya diberikan ke pihak-pihak tertentu selama ini. Kenapa tidak diberikan kepada perusahaan negara (BUMN), yang kalau ada CSR-nya bisa bermanfaat untuk rakyat sekaligus bisa memperbaiki atau merecovery BUMN tersebut,” jelas Anton.
Menteri anyar juga diminta menertibkan importir nakal. Sebab diduga lebih dari 300 importir nakal yang beroperasi, bahkan sebagian telah ditindak oleh Menteri Keuangan 2014-2019 Sri Mulyani.
“Negara ini harus transparan, malu kita, Presiden dengan segala ketulusannya ingin mengurangi beban tapi pada kenyataannya cost di Priok bertambah terus,” tandas pria yang juga politikus Golkar itu.
