Demokrat Jepara : Kenaikan Harga BBM Mencekik UMKM dan Rakyat

Sekretaris DPC Partai Demokrat Jepara Mulyono (kanan) bersama Ketua DPC Partai Demokrat Jepara saat mengikuti Rapimnas di JCC.

Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah pusat berdampak menyeluruh ke berbagai daerah, tak terkecuali Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dimana mayoritas rakyat di sana merupakan pada pengrajin ukiran, petani sayur dan juga nelayan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat Jepara Mulyono usai mengikuti kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Dalam kesempatan itu Mulyono mengatakan rapimnas kali ini kami mengusung tema perubahan untuk kebaikan. Selain itu, kami juga bersepakat untuk menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi presiden di 2024 dan mentargetkan untuk menambah jumlah suara sehingga jumlah anggota dewan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat itu meningkat.

“Saat ini banyak sekali yang harus kita perjuangkan untuk rakyat, terkhusus yang ada di Jepara yang intinya adalah perlu perubahan untuk lebih baik. Karena kita tahu saat ini banyak sekali ketimpangan dan kesenjangan dari semua lini,” katanya.

Lanjut Mulyono, termasuk dari segi hukum dan ekonomi, itu semua ada kesenjangan dan ketidakadilan. Begitupun yang ada di Jepara rata-rata hampir sama dengan yang dirasakan oleh teman-teman daerah lainnya.

“Untuk mengantisipasi itu maka Demokrat Jepara karena di sana mempunyai muatan lokal yaitu pengrajin ukir, maka kita berupaya supaya ukir ini tetap eksis ditengah kendala yang dialami terutama setelah kenaikan harga BBM. Kami terus berupaya membantu agar ukiran tersebut tetap eksis karena selama ini terkendala dalam sistem marketing, order, pengiriman dan kurangnya kerjasama dengan dunia luar,” ujarnya.

Mulyono menjelaskan dampak dari kenaikan BBM juga bukan hanya dialami oleh para pengrajin ukiran tetapi juga nelayan, dimana bahan utama mereka adalah BBM sementara dalam pelaksanaannya mengalami ketersendatan. Meskipun dalam penyaluran BBM itu sudah dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), tetapi kenyataannya jatah tersebut kurang karena sangat terbatas sehingga harus membeli ke pom bensin umum yang harganya mahal dan itupun dilarang karena saat membelinya menggunakan geligen jika dibolehkan harganya pun sangat mahal sehingga sangat mencekik.

“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa akan ada aturan mengenai pembatasan pembelian Pertalite dan Solar oleh Pertamina untuk kendaraan khususnya roda empat atau mobil yang memiliki mesin ber cubicle centimeter (cc) di atas 1.500. Sementara banyak pelaku UMKM di sana menggunakan kendaraan tersebut untuk operasional kesehariannya, seperti pengrajin ukiran dan penjual sayuran itu menjadi sangat terbebani sehingga dengan terpaksa harus menaikkan harga barang yang mereka jual,” ucapnya.

Dengan kenaikan itu, tambah Mulyono, sudah otomatis para konsumen yang mayoritas adalah rakyat menengah kebawah pun merasa terbebani apalagi pendapatan mereka juga tidak bertambah. Untuk itu sebagai partai yang saat ini tidak ada di pemerintahan, maka kami bersama rakyat dan akan membantu mengontrol atau mengawasi semua kebijakan yang ada di daerah terutama dalam penyaluran subsidi agar tepat sasaran.

“Dengan bersama rakyat ini, maka pada 2024 nanti kami yang saat ini hanya ada 2 kursi meskipun memiliki jumlah suara sekitar 52 ribu, maka kami memiliki target masuk ke 4 besar, dengan jumlah kursi sekitar 8. Karena semakin banyak suara Demokrat di Jepara maka akan semakin mudah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,” ungkap pengusaha catering tersebut.