Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Kontrak karya (KK) perusahaan tambang nikel asal Kanada, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) akan segera berakhir pada 2025 mendatang.
Mengenai perpanjangan kontrak perusahaan yang telah beroperasi sejak 1968 tersebut masih terus menjadi sorotan.
Terkait hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura meminta jika perpanjangan kontrak PT Vale dilakukan harus ada bagian yang sesuai diterima oleh daerahnya.
“Kalau diperpanjang kami mintalah bagian dari Rp 2000 triliun menjadi Rp 5000 triliun,’’ ucap Rusdy Mastura kepada wartawan, setelah menghadiri acara ulang tahun APNI (Asosiasi Penambang Nikel Indonesia) di Jakarta Selatan, Senin, 6 Maret 2023.
Rusdy juga menjelaskan saat ini, PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sebesar Rp 800 miliar menjadi Rp 1,7 triliun. Penyumbang kenaikan itu terbesar bukan dari hasil nikel melainkan pendapatan pajak.
“PAD kami saja sekarang naik Rp 900 miliar yang mana bukan dari hasil nikel melainkan dari pajak. Itu naik Rp 800 miliar menjadi 1,7 triliun,’’ paparnya.
Untuk itu, Rusdy meminta pembagian hasil nikel dari PT Vale di Sulawesi Tengah harus benar-benar adil dan sesuai. Tujuannya untuk membantu masyarakat di daerah itu yang masih banyak terjebak di garis kemiskinan.
“Gubernur di Kalimantan saja meminta 50 persen hasil tambang dari daerah. Jangan lagi Permen keluar yang nantinya bisa jadi pemberontakan. Kemudian tanah di daerah itu hancur tapi banyak yang rakyatnya miskin,” tegasnya.
Dia menambahkan, perusahaan asing yang bergerak di bidang pertambangan nikel di Sulawesi Tengah dapat melakukan kolaborasi dengan perusahaan daerah. Jangan hanya memanfaatkan pembagian hasil yang minim.
“Untuk itu PT Vale mau melakukan kolabarosasi, sehingga perusahaan daerah (BUMD) bisa join dengan swasta yang lain. Jangan hanya menunggu bagi hasil yang kecil,” pungkas Rusdy.
