TRENGGALEK, NUSANTARAPOS – Rapat kerja Komisi I DPRD Trenggalek mengevaluasi program kerja tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023, bertempat di ruang rapat gedung DPRD, Selasa (2/5/2023).
Komisi I pun menyoroti sejumlah program kerja prioritas yang telah di laksanakan di tahun 2022, terutama kinerja yang menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) bertambah di banding tahun sebelumnya.
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanudin mengatakan, catatan evaluasi terhadap OPD mitra ini salah satunya adalah program infrastruktur dalam segi perencanaan dan pelaksanaan. Karena hal itu berdampak pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan perbaikan dan bertambahnya silpa di tahun berkenaan.
“Dalam evaluasi kinerja 2022 dan rencana 2023, kami tidak ingin silpa di 2023 tidak bertambah, padahal infrastruktur masih sangat kurang maksimal,” kata Alwi.
Disampaikan Alwi, solusi untuk itu maka perencanaan dan pelaksanaan harus sesuai, silpa terbanyak penjelasan dari Bappeda dan bakeuda ada di belanja modal dan rencana gaji PPPK. Dimana yang pasti komisi minta di perbaiki dan bisa di eksekusi, karena capaian dan bukti di lapangan tidak sesuai laporan.
Pihaknya juga sempat berkata siapa yang bertanggungjawab atas silpa, diinformasikan penanggungjawab silpa ada di Bappeda. Namun dalam rapat Bappeda juga tidak memberikan jawaban pasti atas terjadinya silpa. Sehingga kesimpulannya komisi menekankan kepada semua OPD untuk lebih maksimal.
“Selain silpa juga terkait rencana prioritas, dimana bupati sudah warning untuk infrastruktur, kemiskinan ekstrem dan stunting, itu nanti akan di lihat di lapangan,” imbuh Alwi.
Masih menurut Alwi, target PAD sendiri juga di evaluasi, mulai dari pelaksanaan tambang galian C dimana memiliki kontribusi kerusakan jalan yang cukup besar, jadi dalam evaluasi pelaksanaan tambang galian harus sesuai dengan volume.
Jangan sampai tonase muatan truk yang besar namun tidak melaporkan sesuai yang telah dilakukan, jadi komisi ingin sesuai dalam pelaksanaan agar retribusi juga sepadan. Apalagi target pendapatan minerba tahun 2023 ada 1,4 miliar, tahun kemarin 1,1 miliar.
“Untuk menekan pendapatan maka perlu pengawasan yang kuat, dimana nanti akan dilihat sesuai perizinan, nanti akan ketemu tonase dan kuota setiap harinya,” pungkas Alwi. (ADV)
