TRENGGALEK, Nusantarapos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek menggelar sidang paripurna ke 1 masa sidang 1 tahun 2023/2024 dengan agenda utama pengesahan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.
Bersamaan agenda tersebut juga disampaikan Penjelasan Raperda tentang APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 dan Penyampaian Penjelasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertempat di aula paripurna DPRD Trenggalek, Rabu (6/9/2023).
“Nota keuangan perubahan APBD ini berisi rincian anggaran pendapatan, belanja, dan sub kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan di masing-masing perangkat daerah,” kata Doding Rahmadi selaku Wakil Ketua DPRD Trenggalek.
Doding juga menuturkan, perubahan APBD 2023 ini juga bertujuan untuk memenuhi belanja yang mendukung program-program prioritas daerah yang belum terlaksana dan belum terpenuhi pada APBD induk 2023.
Dari beberapa raperda itu, baik P-APBD 2023 maupun RAPBD 2024 memiliki kapasitas masing-masing untuk mendukung program infrastruktur. Mulai sektor infrastruktur, itu ada yang kita tingkatkan, juga 2024 ada peningkatan sekitar 50 persen tentang biaya modal infrastruktur.
“Apalagi struktur APBD Pemkab Trenggalek cenderung sudah diatur pemerintah pusat,” ungkapnya.
Hematnya, tiap alokasi anggaran dari pemerintah pusat, maka anggaran itu yang akan direalisasikan di tingkat daerah. Dan itu jadi kajian di teman-teman, jadi penyerapannya harus 100 persen.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin mengatakan, performa DPRD dalam membahas raperda P-APBD 2023, kemudian mulai membahas nota RAPBD 2024, dan nota pajak dan retribusi, patut diapresiasi.
“Pembahasannya cepat, tepat waktu, dan segera kita mintakan persetujuan di gubernur Jatim,” ujar suami Novita Hardini itu.
Dari rapat paripurna sore itu, Bupati Arifin menilai, poin pembahasan pada P-APBD memfokuskan pada infrastruktur. Kebetulan tadi menyasar ke desa-desa nanti juga cukup banyak, termasuk di dalamnya itu infrastruktur jalan.
Selain itu, poin RAPBD 2024 mengarah pada penanganan kemiskinan ekstrem. Ayah tiga anak itu mengaku, ke depan selain program bantuan sosial, juga ada program pemberdayaan masyarakat.
“Dengan begitu, sehingga program pemerintah agar lebih terasa di 2024,” tegasnya.
Perlu diketahui, rapat tertinggi bagi kalangan wakil rakyat kemarin dihadiri lengkap oleh unsur pimpinan, meliputi Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam, Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi, Agus Cahyono, dan Arik Sriwahyuni.
Selain itu, hadir juga Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Wakil Bupati Trenggalek Syah M Natanegara, dan segenap jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Trenggalek. (ADV)
