TRENGGALEK, Nusantarapos.co.id – Fraksi-fraksi di DPRD Trenggalek menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 serta PU atas Raperda pajak daerah dan retribusi daerah dalam agenda rapat paripurna, Senin (11/9/2023).
Dalam pandangan umumnya, para fraksi menyoroti tentang infrastruktur, pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Terutama tentang agenda besar yakni dana cadangan untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024.
“Pandangan umum fraksi-fraksi telah dibacakan dalam rapat paripurna tadi, banyak poin penting mulai saran dan pendapat yang disampaikan,” kata Doding Rahmadi selaku Wakil Ketua DPRD Trenggalek.
Disampaikan Doding, agenda hari ini tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang Ranperda APBD tahun 2024 serta tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Banyak pandangan yang disampaikan mulai saran dan pendapat.
Direncanakan, Trenggalek pada tahun 2024 memiliki APBD sebesar Rp 1,8 triliun pendapatan, sedangkan untuk belanja sebesar Rp 1,9 triliun. Sebenarnya besaran itu hampir mirip tahun 2023 ini, hanya saja yang membedakan di tahun 2024 ada agenda besar yakni pelaksanaan pemilu serentak.
“Namun demikian, anggaran pemilu telah dicadangkan di tahun 2023 sebesar 40 persen atau Rp 23 miliar dan sisanya di tahun 2024 ada sekitar Rp 30 miliar,” papar Doding.
Doding juga menuturkan untuk infrastruktur, memang ada penurunan terutama dana transfer dari pusat. Karena ada perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah, dimana dana transfer pusat diberikan sesuai apa yang di belanjakan.
Hal itu sangat berbeda dengan pengelolaan sebelumnya, jika sebelumnya apa yang di rencanakan itu yang diberikan tapi sekarang yang sudah terlaksana atau dibelanjakan yang diberikan.
“Jadi apa yang kita belanjakan itu yang di bayari, sangat beda dengan dahulu apa yang di rencanakan itu yang di kirimkan,” ungkapnya.
Jadi memang ada perubahan, misal dis anggaran sebesar Rp 1,5 triliun yang di rencanakan, namun yang dikerjakan atau dibelanjakan hanya Rp 1,4 triliun, yang hanya Rp 1,4 triliun itu saja yang dikirimkan.
Tentang pokok lain, juga dijelaskan bahwa judul APBD tahun depan adalah kelestarian lingkungan hidup, menjemput layanan dan nol persen kemiskinan sedangkan untuk detail anggaran pada pembahasan selanjutnya.
“Kami optimis kemiskinan ekstrem ini terlaksana, karena telah ketemu poin masalahnya, jadi ada beberapa yang memang sudah tidak bisa bekerja dan telah di cover dari bantuan,” imbuhnya.
Lanjut Doding, yang jadi masalah hanya belanja masyarakat yang masih masuk pada data miskin ekstrem, jadi untuk keluar dari data itu mereka harus belanja Rp 14 ribu per hari, jika mereka tidak belanja pada batas itu maka masih dikatakan miskin ekstrem.
Kalau bantuan langsung tidak terhitung dalam indikator pengentasa, jadi ukurannya hanya pada belanja, padahal orang desa panen beras dan sayur metik sendiri. Jika di tanya petugas survei mereka bingung karena ndak belanja karena semua sudah lengkap di rumah. Maka harapannya, yang tidak bisa bekerja di cover dan juga pendidikan dan pelatihan untuk lainnya.
“Jadi ada 4 ribuan itu memang ndak mampu bekerja, sisanya sekitar 6 ribu harus di tingkatkan karyanya,” pungkas Doding. (ADV)
