TRENGGALEK, NUSANTARAPOS – Realisasi program meringankan beban anak yatim atau piatu yang orang tuanya meninggal akibat terpapar Covid-19 masih dalam pembahasan.
Pos anggaran untuk pelaksanaan program tersebut saat ini tengah dibahas Komisi IV DPRD Trenggalek dalam rapat membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.
“Kami, Komisi IV kali ini menggelar rapat bersama OPD mitra yakni Dinsos dan BPBD dan Disparbud,” kata Mugianto Ketua Komisi IV DPRD usai rapat, Jum’at (10/9/2021).
Diterangkan Mugianto, dalam rapat tadi catatan dari tiga OPD semua membahas tentang rencana perubahan yang tidak sama. Seperti pada salah satu Dinas yakni Dinas Sosial, tadi menghasilkan perlunya perumusan pada suatu program.
Yaitu ada beberapa hal yang perlu dijadikan pemikiran dan di carikan solusi yakni tentang korban anak yatim piatu yang di tinggal orang tuanya akibat terpapar Covid-19.
“Kita perlu mencari jalan keluar untuk membantu perencanaan aksinya, agar bisa meringankan beban mereka,” tutur Mugianto.
Menurut Mugianto, dalam hal ini Dinas Sosial harus melakukan penanganan dengan beberapa rumusan dan cara agar program tersebut bisa terlaksana. Pastinya yang paling penting tidak menabrak aturan.
Sedangkan terkait anggaran ya harus disesuaikan, karena menurut informasi dari Dinas, satu bulan per anak yang akan dibiayai pemerintah nanti sebesar Rp 200 ribu untuk usia 0-12, terus jenjang selanjutnya Rp 300 ribu per bulan.
“Juga menyimpulkan rencana aksi dari Disparbud, dengan turunnya level PPKM, maka harus merumuskan persiapan mencari pendapatan,” ucapnya.
Artinya rumusan itu untuk merencanakan apabila Trengggalek turun kembali ke level dua, jadi harus berfikir pada pemulihan pendapatan, dengan membuka lagi destinasi wisata.
“Dinas harus merencanakan menuju level dua, jadi strategi arah kesana, kemudian Disparbud juga harus merencanakan targetnya kembali,” pungkas Mugianto.
