banner 970x250
DAERAH  

DPRD Sukoharjo Intip Strategi Trenggalek Miliki Tiga Bendungan Melalui Kunjungan Kerja

TRENGGALEK, NUSANTARAPOS – Miliki tiga bendungan, Kabupaten Trenggalek menjadi sorotan studi tiru Kabupaten Sukoharjo. Diterima Muhtarom selaku Sekertaris DPRD Trenggalek, kunjungan kerja Komisi I dan III DPRD Sukoharjo ingin meniru kesuksesan Trenggalek yang mampu membuat bendungan untuk ketahanan pangan.

Sekwan DPRD Trenggalek Muhtarom usai rapat menjelaskan, hari ini pihaknya menerima kunjungan kerja dari Komisi I dan III DPRD Sukoharjo. Kunjungan kerja tersebut dalam agenda untuk meniru capaian Trenggalek dalam kesuksesan dapat membangun bendungan.

Jadi merekam mencari referensi tentang pembangunan, fokusnya pada pembangunan bendungan yang telah sukses di bangun dan yang rencananya akan segera dibangun.

Trenggalek sendiri memiliki tiga bendungan, pertama bendungan tugu yang telah diresmikan oleh Presiden, bendungan Bagong yang masih dalam proses pengerjaan dan bendungan Kampak yang pelaksanaannya tinggal menunggu anggaran turun.

“Keinginan tersebut karena di daerah Sukoharjo masih memanfaatkan waduk gajah mungkur milik kabupaten Wonogiri,” kata Muhtarom, Kamis (3/2/2022).

Sementara itu Sarjono selaku ketua Komisi I yang memimpin rombongan kunjungan kerja menyampaikan silaturahmi ini dalam rangka mencari referensi terkait suksesnya Trenggalek dalam memiliki banyak bendungan.

“Kami tertarik dengan bendungan di Trenggalek, meski kami sudah mendapat manfaat dari Wonogiri, namun ada ini sedimentasinya sangat tinggi,” kata Sarjono.

Sarjono juga menerangkan, sebenarnya jika dilihat situasi dan kondisi Trenggalek serta Sukoharjo ini hampir mirip. Jadi peningkatan situasi lokasi memang memungkinkan jika Sukoharjo ingin meniru Trenggalek.

Jadi Sukoharjo selama ini mendapat manfaat pengairan dari kabupaten Wonogiri, yakni waduk gajah mungkur yang pemanfaatannya bisa mencakup Sukoharjo dan Sragen. Bahkan panen padi di Sukoharjo saat ini sudah bisa setahun tiga kali.

“Alhasil jawaban dari Trenggalek bahwa anggaran bendungan tersebut dari APBN, sedangkan daerah hanya menyediakan lahan saja,” pungkasnya. (Rudi)