TRENGGALEK, Nusantarapos.co.id – Bahas evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2022, Komisi I DPRD Trenggalek soroti kekosongan jabatan yang mengakibatkan kurangnya serapan. Hal itu menjadikan belanja pegawai menjadi penyumbang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) terbanyak di tahun anggaran 2022.
Dalam rekomendasi Komisi, eksekutif harus cermat dalam merencanakan anggaran, jika memang belum dapat di isi, anggaran dalam jabatan yang kosong tersebut seharunya di alihkan dalam pelaksanaan kegiatan lainnya.
Dengan banyaknya silpa Alwi selaku Ketua komisj I DPRD Trenggalek memberikan rekomendasi dimana jika memang jabatan tersebut belum akan di isi maka anggaran sebaiknya dikosongkan dan dialihkan pada kegiatan yang menjadi program prioritas.
“Kita lebih pada menyoroti silpa yang terjadi akibat kurangnya serapan pada belanja pegawai,” kata Alwi Burhanudin Ketua Komisi I DPRD Trenggalek usai rapat, Selasa (11/7/2023).
Disampaikan Alwi, kurangnya serapan tersebut terjadi akibat banyaknya kekosongan jabatan sehingga mengakibatkan anggaran tidak terealisasi. Evaluasi tersebut digelar Komisi I dalam rangka membahas laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2023.
Maka dari itu, dapat di simpulkan bahwa dari hasil evaluasi, silpa terbanyak ada pada belanja gaji pegawai. Untuk rekomendasi dari komisi jika masih ada kekosongan diharapkan adanya pengalihan anggaran jika memang belum akan dilakukan pengisian.
“Mengingat serapan anggaran menjadi masalah, dimana masih banyak kegiatan prioritas yang masih memerlukan anggaran,” ungkapnya.
Dalam hal tersebut dijelaskan Alwi bahwa pengisian jabatan yang kosong merupakan wewenang Bupati, jika dilihat pada prosesnya Bupati terlalu lama tidak mengisi kekosongan.
Evaluasi kali ini juga membahas tentang program botscamp yang telah berjalan di tahun 2022, pada klarifikasi kali ini program tersebut tidak dilanjutkan di tahun 2023. Alasan berhenti program tersebut sudah terpenuhi target atau mungkin hati hati karena sempat ada permasalahan.
“Namun sejauh ini pelaporan terkait botscamp tidak ada kelanjutan, namun bisa di pastikan untuk tahun ini tidak dilanjutkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Joko Hadi selaku Wakil Ketua Komisi I juga menambahkan klarifikasi terkait program sistem keuangan desa (Siskeudes), dimana komisi berharap segera di laksanakan, meski ada alasan beberapa desa ada yang belum siap. Padahal dana desa bisa di pakai untuk penguatan program tersebut.
“Meskipun tidak harus bersamaan, program tersebut harus di jalankan secara bertahap dimana desa yang sudah menjangkau IT harus sudah dimulai,” paparnya.
Menurut Joko Hadi, dengan siskeudes dapat mempermudah dalam hal pengawasan, dimana juga bisa dibuka smart center klinik desa. Intinya Siskeudes itu sistem, untuk pelaporan dan perencanaan keuangan desa secara online.
Jadi desa haris menyiapkan SDM dimana nanti satu desa harus menempatkan satu orang di bagian perencanaan dengan itu diharapkan akan membentuk empat tim dan konsentrasi di beberapa kecamatan dan dinas PMD januari tahun depan harus siap.
“Sistem ini sebagai sarana untuk antisipasi hal yang tidak di inginkan, karena semua akan memiliki akses. Karena pelaporan LPJ hanya ada di desa dan masyarakat tidak ada yang tahu,” pungkasnya. (ADV)
