DAERAH  

Sukarodin Minta Job Fair Digelar Tak Hanya Setahun Sekali

TRENGGALEK, Nusantarapos.co.id – Komisi IV DPRD Trenggalek berharap kegiatan job fair tidak hanya dilakukan setahun sekali. Untuk mendorong itu pihaknya telah menyiapkan penambahan anggaran sebagai wujud hadirnya pemerintah daerah untuk masyarakat.

Hadirnya job fair ini dapat mengangkat pengangguran tingkat terbuka (PTT) sehingga dapat diproyeksikan lebih terhadap masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

“Kita ketahui penyelenggaraan job fair 2023 cukup sukses,” kata Sukarodin Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Kamis (16/11/2023).

Menurut Sukarodin, indikasi kesuksesan tersebut berdasar evaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) yakni pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker).

Maka dari itu pihaknya menilai ini hasil yang bagus. Sehingga berikutnya di tahun 2024, job fair mesti dianggarkan kembali dan lebih karena asas manfaatnya jelas tepat sasaran.

“Apa yang membuat job fair 2023 punya output bagus adalah alokasi anggaran sekitar Rp180 juta, yang diikuti 790 orang pencari kerja,” paparnya.

Diterangkan Sukar, tercatat 226 orang berhasil mendapat pekerjaan formal. Maknanya, dari anggaran Rp180 juta, ini butuh anggaran Rp 796.400, ini sudah bisa mengangkat pengangguran tingkat terbuka (PTT) memperoleh status bekerja.

Pihaknya mengakui bahwa komisi IV berencana menambah alokasi anggaran penyelenggaraan job fair pada rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2024.

“Maka dari itu kita memproyeksikan, tambahan anggaran itu bisa menyentuh Rp500 juta,” imbuhnya.

Dengan begitu lanjut Sukarodin, penyelenggaraan job fair tak cuma setahun sekali, tapi bisa lebih dari itu. Job fair 2024, wajib hukumnya, lebih dari anggaran tahun anggaran 2023, prinsipnya itu.

Proyeksi sekitar Rp 400 juta, syukur-syukur bisa Rp500 juta. Job fair bisa diadakan setahun dua kali atau skema lainnya. Selain itu juga menekankan bahwa kalangan disabilitas harus memiliki ruang lebih banyak dalam program pelatihan di Disperinaker Trenggalek.

“Misal kini, dari total kuota 20 pelatihan PTT, kuota kalangan dari berkebutuhan khusus sebatas 5 orang,” ungkapnya.

Memang semua ada kekurangan, misal ada 2 hal yang mungkin tidak berhasil. Pertama, ada rasa minder, karena temannya tidak senasib. Kedua, penangkapan materi dari instruktur, ini tentu berbeda orang per orang.

“Kalau ini dijadikan satu, ini kan kurang pas. Maka, saya minta itu diubah, pelatihan keterampilan khusus untuk difabel,” tambahnya. (ADV)