Bupati Anwar Sadat Minta Manajemen PLN ULP Kuala Tungkal Diganti

  • Bagikan

KUALA TUNGKAL, NUSANTARAPOS,– Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag minta manajemen PLN ULP Kuala Tungkal diganti, karena susahnya koordinasi.

Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi manajemen PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Tengah, dalam rangka mencari solusi terkait permasalahan listrik di Tanjab Barat, selasa (14/09).

Pertemuan di Ruang Rapat Bupati ini, dihadiri Manager PLN UP3 Jambi, Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng beserta jajaran manajemen, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Pasiter Kodim 0419/Tanjab, Kabag SDA serta tamu undangan lainya.

Pihak PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Tengah, Ferdyan Hijrah Kusuma sampaikan pemaparannya terkait pembangunan jaringan listrik 150 KV yang melalui titik Muara Sabak, Kuala Tungkal dan Pelabuhan Dagang.

“Mohon dukungan dan bantuan terutama terkait adanya tapak tower yang berada dalam kawasan hutan yang dikuasai masyarakat total ada 83 titik yang berada diantara Muara Sabak- Kuala Tungkal,” katanya.

Rencananya akan dibangun 83 titik tower yang berada dalam kawasan Hutan Produksi (HP). Dari 83 titik Tower yang berada di Kawasan Tanjab Barat meliputi Pematang Lumut, Muntialo, dan Teluk Kulbi, masih ada beberapa titik tapak tower yang berada dalam kawasan lahan yang dikuasai masyarakat, diantaranya 17 titik tower di Pematang Lumut, 13 titik tower di Muntialo, serta 1 titik di Teluk Kulbi.

Terkait hal itu, Bupati Anwar Sadat mengatakan akan dilakukan pendekatan edukasi persuasif serta akan libatkan pihak kecamatan dan desa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kita akan urut satu-satu, sehingga pekerjaan ini akan lebih intensif, pada dasarnya kami pemkab Tanjab Barat siap membantu,” tukasnya.

Lebih lanjut, Bupati minta adanya perbaikan birokrasi di PLN ULP Kuala Tungkal agar kedepannya koordinasi berjalan dengan baik.

“Kalau bisa diganti karena sulit untuk berkordinasi, Pemkab sudah membuka pintu seluas-luas untuk hearing dan koordinasi tapi sampai saat ini belum ada tanggapan yang berarti.”

“Ini tujuannya meminimalisir gejolak dan polemik yang ada di tengah masyarakat. Takutnya masyarakat akan mendemo karena adanya kerugian yang dialami masyarakat mengingat PLN ini adalah pelayanan yang paling mendasar, butuh perhatian betul,” tandasnya.(sofian)

  • Bagikan