NUSANTARAPOS,BANDUNG,- Sampai hari ini aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) maupun aliansi masih berlanjut melakukan aksi diberbagai wialayah. Serupa dengan Aliansi BEM Jawa Barat turun ke jalan menolak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpu pembatalan UU KPK, berlangsung di Depan Gedung Sate, Kawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Senin (29/9).
Aliansi BEM Mahasiswa Jawa Barat, setelah menggelar Konferensi Pers yang diselenggarakan di Teras Sunda Cibiru, langsung menuju Gedung Pemprov Jabar melakukan unjuk rasa.
Mereka mennyampaikan, bahwa dalam aturan konstitusi ada syarat tertentu presiden mengeluarkan Perpu diantaranya terdapat kekosongan hukum, tidak ada hukum yang mengatur, ada UU/hukum tetapi tidak cukup teratur untuk mengatur.
Koordinator Lapangan, Dede Robi mengungkapkan bahwa presiden tidak perlu mengeluarkan Perpu pembatalan UU KPK
“Indonesia belum mengalami kekosongan hukum dan yang mengaturnya. Bahkan hukum masih berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti pencidukan mantan Menpora yang menjadi tersangka kasus korupsi,” ujar Dede.
Menurutnya, presiden tidak punya wewenang untuk membatalkan undang-undang.
“Presiden itu tidak punya hak untuk membatalkan undang-undang. Jika harus mengeluarkan Perpu bukan ‘pembatalan’ tapi ‘penundaan’. Lagi pula yang punya wewenang untuk mengesahkan dan membatalkan UU itu DPR,” tegas Dede. (Aray).
