Yogyakarta, Nusantarapos.co.id – Komisi A DPRD DIY mendorong Pemda DIY untuk melakukan penyelarasan perencanaan dan anggaran percepatan pencegahan & penanganan Covid 19 di DIY.
“Dalam rapat dengan Gugus Tugas Pemda DIY tadi, disampaikan bahwa rencana anggaran penanganan darurat Covid19 DIY Rp.26.948.130.300,-. Kita harapkan Pemda dapat transparan, jujur dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran ini,” ujar Eko Suwanto Ketua Komisi A DPRD di Kantor DPRD DIY pada awak media, Kamis (2/4).
Eko menjelaskan, perencanaan dan pengalokasian anggaran ini harus tetap kedepankan azas kehati-hatian dengan semangat anti korupsi.
“Dalam kebijakan anggaran Komisi A DPRD DIY mendapatkan laporan bahwa Pemda susun rencana anggaran sejumlah Rp. 26.948.130.300,” jelasnya.
Terkait anggaran ini, Eko mengungkapkan, Pemda DIY bersama Gugus Tugas harus lakukan penyelarasan perencanaan dengan mengkoordinasikan pemda kabupaten/kota hingga tingkat desa/kelurahan.
“Guna menambah kekuatan fiskal, kita rekomendasikan juga Pemda menggalang CSR dari perusahaan yang yang ada,” ungkap Ketua PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Eko Suwanto itu.
Saat ini DIY memiliki 246 desa Tangguh Bencana, 88 satuan pendidikan aman bencana dan kota Jogja memiliki 115 kampung tangguh bencana. Komisi A merekomendasikan Pemda memberdayakan Katana/Destana, KTB, SPAB termasuk KSB untuk melakukan penyemprotan disinfektan diwilayah sekaligus melakukan sosialisasi & edukasi bagi masyarakat.
Distribusi disinfektan beserta perlengkapannya bisa disampaikan melalui Desa/Kelurahan dengan dukungan Katana/Destana bekerja sama dengan Kepala Desa/Lurah dan bisa melibatkan relawan penanggulangan bencana diwilayah tersebut.
Eko menambahkan, selain soal anggaran juga hal yang menjadi perhatian adalah aspek sosialisasi dan edukasi.
“Pemda juga memiliki 30.585 anggota satlinmas dan 328 SAR Istimewa dibawah koordinasi Satpol PP yang memiliki 8 Posko. Disetiap desa ada Satlinmas yang dapat dioptimalkan untuk membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang Covid 19 ini,” tambahnya.
Kerja sama dengan TNI, Polri dan Puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada diwilayah juga sangat penting. Sosialisasi dan edukasi juga dapat dilakukan bersama netizen.
Kita harapkan sinergi Dinas Kominfo, Biro Umum Humas Protokol beserta Dinkes dapat bersinergi dan berkolaborasi lakukan sosialisasi dan edukasi melalui TIK atau sosmed.
“Sosialisasi bisa lewat video, film pendek, animasi atau karikatur dan berbagai konten kreatif lainnya lalu dishare secara luas pada masyarakat. Dengan teredukasi baik maka masyarakat akan menjadi tangguh dalam menghadapi covid 19,” harap Ketua Komisi A DPRD DIY itu.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi A Suwardi menambahkan bahwa pemerintah juga harus memperhatikan pekerja sektor in formal yang pemasukannya dari hasil bekerja di berbagai sektor.
“Oleh karena itu harus ada skema perbaikan ekonomi dari pemerintah dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid19 ini,” tambah Suwardi. (AKA)
