PACITAN, NUSANTARAPOS,-Keterlibatan ketua RT/RW sangat dibutuhkan karena mengingat banyaknya informasi publik yang begitu cepat muncul dan berganti informasi lainnya. Apalagi Ketua RW yang menjadi atasannya dan RT di bawah kendalinya, bahwa warga adalah menjadi tanggung jawabnya. Sejauh mana koordinasi, konsolidasi dalam menyikapi permasalahan termasuk keberadaan data warga yang benar di lingkunganya pada situasi Covid sekarang untuk bantuan keuangan pada warga sangat dibutuhkan. Oleh karena itu ketua RT/RW harus proaktif segera cek DTKS yang sedang berjalan di Kel/Desa, Kecamatan, Dinas Sosial.
Hal itu diungkapkan Koordinator Verifikasi Validasi (VERVAL) yang menangani data kependudukan dan DTKS Sugeng Widodo, Rabu (9/9/2020) mengatakan, ” Kita sudah laksanakan, yang bisa merubah data DTKS ialah operator desa, operator desa ini nyatanya sudah melakukan perbaikan. Kita servernya di pusda pusat kementrian sosial melalui dinas sosial, setiap saat ada perubahan adalah melalui Musdes. Sejujurnya, dari musdes itu di upload ke servernya Pusat Data Informasi (PUSDATIN) dibawah kementrian sosial. Nyatanya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hanya data yang ada kita masukkan di servernya dinas sosial, dinas sosial mengirim ke Pusdatin, terus Pusdatin ini tidak segera merubah data yang dari dinas. Data yang kemarin turun akan jadi sasaran kita dalam langkah melakukan pendataan.”
Timnya bahkan mengaku sudah bergerak dua kali mengumpulkan data oleh operator di desa yang kemudian dikembalikan lagi kepada Verval. “Insyaallah terakhir di bulan oktober. Jadi apa yang ditugaskan daerah kepada kami, dan khusus yang saat ini belum bisa kita publikasikan karena data kita yang satu desa ini belum wajib kita unggah. Yang lainnya insyaallah, data yang terakhir dibulan oktober akan di launching oleh Bapak Bupati karena kita sudah melalui tahapan,” terangnya.
Dirinya juga memastikan tim akan turun bersama ke desa Sembowo, sehingga dari data ini nanti diharapkan akan final. “Sementara karena kurang lebih 12.000 data antara NIK yang ada di DTKS dengan NIK yang ada di Dukcapil ini masih belum sinkron, tugas kami akhir oktober nanti selesai sesuai surat dari Pusdatin.” ujarnya.
Ia menambahkan, Pusat data informasi di bawah kementerian Sosial adalah Musyawarah Desa (Musdes), jadi perubahan data DTKS berdasarkan hasil musdes yang datanya digali dari bawah RT/RW dan dusun. (MJ)
