TRENGGALEK,NUSANTARAPOS, – Anggota DPRD Trenggalek telah mengidentifikasi isu strategis yang menjadi bahan pekerjaan rumah untuk diselesaikan pada tahun 2024. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam dalam pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) bertempat di Desa Karanganom, Kecamatan Durenan.
Pekerjaan rumah itu di antaranya, aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi, infrastruktur dasar dan lingkungan hidup yang berkualitas. Isu itu disampaikan untuk di tindaklanjuti di tahun 2024.
Samsul Anam selaku Ketua DPRD Trenggalek dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai kewajiban pada pasal 18 dan 161 UU nomor 2 tahun 2014, DPRD memiliki kewajiban menyerap aspirasi secara berkala.
“Hasil dari serap aspirasi akan di tuangkan dalam penyampaikan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen dalam menyerap dan menindaklanjuti aduan masyarakat,” ungkapnya, Selasa (14/3/2023).
Untuk itu disampaikan Samsul melalui reses anggota DPRD menjaring aspirasi, menyiapkan laporan untuk disampaikan dalam paripurna. Dimana reses setiap tahun sebanyak tiga kali dan akan masuk pada RKPD untuk dilaksanakan.
Itu selaras dengan penyusunan RKPD sesuai permendagri untuk memberikan saran dan pendapat, serta isu yang berkembang di masyarakat. Seperti isu jalan berlubang, namun sesuai inpres semoga ada perbaikan karena mendapatkan porsi yang cukup.
“Apalagi dengan anggaran Rp 62 milyar, mempertimbangkan wilayah dan pemerataan wilayah menjadi isu yang harus di tindaklanjuti,” tutur Samsul.
Samsul juga menerangkan, dengan panjang jalan di Trenggalek ada sekitar 900 kilometer namun dengan ketersediaan pemeliharaan hanya Rp 10 milyar per tahun, maka ini perlu kerjasama dengan pemerintah desa agar ada efisiensi saling bersinergi.
Selain itu juga ada isu, di Kecamatan Watulimo terkait limbah dan studi lainnya dari tenaga ahli hingga BPK terkait administrasi. Maka dalam pelaksanaan RPJMD 5 tahunan serta RKPD 1 tahunan dan ada kesepakatan bersama Bupati melakukan koordinasi maka semoga isu tersebut dapat di selesaikan.
“Dengan keputusan bersama tidak ada kata lain mendukung kebijakan Bupati dalam penyusunan dan merancang pembangunan daerah,” ungkapnya.
Selaon itu DPRD juga memiliki tugas membentuk perda, sehingga program yang akan di jalankan oleh Bupati akan selalu di dukung. Alhasil DPRD selalu mendukung program Bupati dan sependapat atas program yang di rencanakan.
Atas dasar tema pemkab dan DPRD berharap mekanisme yang akan dilaksanakan merupakan button up mulai dari bawah dalam aspirasi rakyat untuk di masukkan dalam kebijakan.
“Sehingga pemerataan pembangunan antar wilayah tidak mengerucut di satu wilayah, dan di harapkan setiap desa memiliki prioritas usulan,” jelasnya.
Diimbuhkan Samsul, rangkaian ini merupakan babak terakhir, di awali dari musrenbang di tingkat Desa dan pada bulan februari di Kecamatan, alhasil pada tingkat Kabupaten ini merupakan babak akhir pembahasan.
Pihaknya berharap rancangan ini nanti dapat di putuskan dan menjawab tantangan serta harapan dan tuntutan masyarakat, terutama untuk melahirkan APBD 2024 dan di laksanakan dengan baik.
Karena meski rencana baik, namun pelaksanaan tidak baik maka akan menimbulkan hasil yang kurang baik. Apalagi di tahun 2024 sangat dinamis, karena merupakan tahun terakhir dengan pemerintahan dengan slogan meroket.
“Karena dalam proses tahun politik, mulai dari pileg maupun DPD hingga Pilpres. Juga Pilkada di bulan November di tahun 2024,” terangnya.
Masih menurut Samsul, semoga Trenggalek dalam tahun 2024 nanti tidak terpanggang dengan panasnya demokrasi yang berjalan dua kali dalam satu tahun.
Sehingga pokok pikiran DPRD terhadap RKPD bisa terlaksana sesuai isu yang disampaikan, atas dasar itu pokok pikiran dari anggota DPRD di sampaikan dengan filosofi sudah di sumpah, maka harus mewakili suara rakyat.
“Rekan DPRD dalam menjalin reses sudah sangat maksimal, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,” pungkasnya. (ADV)
