CIBINONG, NUSANTARAPOS – Anggaran media yang dialokasikan oleh Humas DPRD Kabupaten Bogor setiap tahun besarnya puluhan juta rupiah bahkan hampir ratusan juta rupiah.
Namun anggaran sebesar itu hanya dinikmati, untuk oknum kelompok media atau organisasi media tertentu atau yang terdekat saja. Humas Dewan DPRD Kabupaten Bogor diduga berlaku tidak adil terhadap insan pers lainnya yang tidak dekat oleh pejabat Humas.
Seperti yang dikatakan oleh Ali wartawan media online yang bertugas di wilayah Bogor menyayangkan sikap oknum humas dewan DPRD Kabupaten Bogor yang tebang pilih atau mengkotak-kotakkan insan media, pers yang terbilang bukan terdekatnya.
“Ada rasa kecewa dan tersinggung dengan kebijakan seorang humas Dewan DPRD Kabupaten Bogor yang bersikap membeda-bedakan media. Lalu apa bedanya media lokal dan kami dari media luar? Ataukah karena mereka lokal kami media luar,” ujarnya, Selasa (12/03/24)
Lebih lanjut, “Kami juga sama-sama memiliki hak, identitas dan dilengkapi surat tugas dan ID dari kantor Redaksi. Sikap ini tentu tidak sehat, pasalnya dapat menimbulkan diskriminatif ke antar sesama wartawan yang sama-sama bertugas di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Sementara ini DPRD kabupaten Bogor belum terapkan aturan dengan sistem e-catalog, bahkan yang baru-baru ini saja sudah ada yang menerima Publikasi iklan dan pencairannya dengan nominal yang bervariasi, apakah ini yang dikatakan kerja sama atau memang ada komitmen,” ujarnya.
Hal tersebut, Selasa (12/04/23) awak media konfirmasi ke Kasubag Humas, Protokol dan Publikasi Sumilah mengatakan, “Untuk iklan tdk ada. Kita hanya naikan di vidiotront. Maaf untuk langganan surat kabar bukan bagian kami, itu adanya di umum, kami online berita kegiatan Pimpinan (AKD)”, ujarnya. (Rika)
