Jakarta, Nusantarapos – Direktorat Politik Dalam Negeri Kemendagri hari ini menyelenggarakan Forum Konsolidasi Demokrasi Indonesia di Swiss Belhotel Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri La Ode Ahmad, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Bangun Sitohang, Kasubdit Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya Politik Cahyo Ariawan, serta Praktisi Media Zulfikri D Jacub.
Forum Konsolidasi Demokrasi Indonesia ini adalah upaya dalam rangka penguatan demokrasi indonesia khususnya di DKI Jakarta dalam rangka mendapatkan saran pemikiran untuk kualitas peningkatan demokrasi ke depan.
La Ode Ahmad mengatakan bahwa tujuan forum ini, ” Kita mendapatkan masukan-masukan dalam perjalanan demokrasi kita, dalam nuansa pemilu ada pengalaman-pengalaman yang sangat baik kita tentu bisa teruskan, walaupun ada hal yang kira-kira kita sempurnakan dalam tataran demokrasi kita. Termasuk mensupport proses demokrasi, kita bisa menjadi maju dan kuat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan bahwa hak asasi Pemilu di Indonesia berbeda dengan negara lain karena Indonesia memiliki banyak suku, bahasa dan perbedaan agama.
“Apapun proses Pemilu kita sesuaikan dengan pola kita, hak asasi. Hak asasi itu hak setiap individu tapi menyesuaikan dengan kondisi regional, kondisi kultur setempat. Hak asasi Indonesia tidak sama dengan orang Jepang, orang Jerman,” terang La Ode.
Tak hanya itu, ia juga menyatakan bahwa semenjak merdeka, Indonesia telah 12 kali menyelenggarakan Pemilu. Namun baru Pemilu 2019 kemarin yang paling rumit.
“Kalau terakhir Pemilu 2019 ini ada heboh, rumit. Sebetulnya kadang-kadang kita sendiri yang membuat itu jadi rumit,” ungkapnya.
“Jangan mempersulit diri sendiri jikalau kita memaknai Pemilu seperti apa. Harusnya biasa-biasa saja,” pungkasnya. (RIE)
