TRENGGALEK,NUSANTARAPOS,- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Trenggalek akan diselenggarakan Tanggal 14 Maret 2023 mendatang.
Tentunya dalam hal ini DPRD Trenggalek telah menyiapkan beberapa menu Pokok – pokok pikiran (Pokir) yang akan disajikan guna mewakili kepentingan masyarakat khususnya Trenggalek.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek Agus Cahyono usai memimpin rapat terkait menu Pokir 2024, Senin ( 06/03/2023) menyampaikan, DPRD telah menyepakati pokok pikiran perihal masalah pembangunan di Kabupaten Trenggalek.
Setelah kita cermati, beberapa hal dan PR hasil Musrenbang di tiap Kecamatan dan Desa, diharapkan dapat direalisasikan di akhir masa jabatan Bupati saat ini.
“Oleh sebab itu sisa PR Musrenbang di tingkat kecamatan maupun Desa kita dari Lembaga DPRD meminta agar eksekutif betul-betul menseriusi tentang persoalan yang harus segera ditangani,” Imbuhnya.
Menurut Agus, yang juga sebagai Ketua Komisi II DPRD Trenggalek ini memaparkan, melihat silfa dari tahun ke tahun masih cukup tinggi, diharapkan tahun 2024 nanti persoalan insfrastruktur harus segera diselesaikan.
“Melihat dari sisi anggaran, khusus belanja anggaran insfrastruktur kita tidak mau ditahun 2024 nanti di tahapan usulan di Musrenbang pada tanggal 14 Maret nanti tidak menjadi skala prioritas,” tegasnya.
Jadi, sambung Agus, belanja modal khususnya insfrastruktur harus diprioritaskan,
Oleh sebab itu anggaran yang nanti untuk insfrastruktur tahun 2024 porsinya harus dinaikkan atau harus ditingkatkan.
“Dari tahun 2022 dan 2023 ini insfrastruktur kita dengan APBD kurang lebih 2 Triliun masih diangka dibawah 300 Milyar. Oleh sebab itu dimana nanti di tahun 2024 ini harus dinaikkan khususnya anggaran insfrastruktur,” imbuhnya.
Mugianto Menambahkan, melihat APBD Kabupaten Trenggalek diangka 2 T, menurutnya alokasi anggaran untuk Insfrastruktur bisa ditingkatkan.
“Mohon ma’af bukannya kita sok – sok an ya, sebenarnya kita bisa ngatur bagaimana insfrastruktur itu hampir kurang lebih kalau kita nuntut tinggi diangka 500 Milyar masih mampu di Trenggalek itu,” tuturnya.
Menurutnya, belanja pegawai saat ini diangka 800 – 900 Milyar hampir 1 Triliun. Dengan belanja barang dan jasa kurang lebih di angka 1,5 T.
“Kalau kita betul-betul ngefus khusus dibelanja insfrastruktur itu diangka 500 M insyaallah tidak terlalu kesusahan keberatan,” harapnya.
Dijelaskannya, tahun 2022, Anggaran untuk Pembangunan Insfrastruktur di Trenggalek sempat tidak dibiayai oleh APBD, dan nampaknya di tahun 2023 belum masuk perencanaan Anggaran.
Sehingga, menurut Mugianto, persoalan yang sangat mendesak itu adalah insfrastruktur, tatkala insfrastruktur sudah baik dan bagus, klaster ekonomi masyarakat akan tumbuh.
“Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah khususnya Eksekutif dalam hal ini Binamarga betul-betul harus meningkatkan skala prioritas Musrenbang tingkat Kecamatan dan juga Kabupaten nanti,” tandasnya. (ADV)
