TRENGGALEK, NUSANTARAPOS,- Ada 57 jabatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih kosong, hal itu disampaikan oleh Alwi Burhanudin Ketua Komisi I DPRD Trenggalek dalam rapat kerja bersama OPD mitra yakni Dukcapil, PTSP, Kominfo, Kesbangpol dan BKD.
Menurutnya, saat ini yang terjadi serapan anggaran sangat rendah, dimana permasalahan tersebut ada pada situasi banyaknya jabatan yang kosong di beberapa instansi.
“Serapan anggaran rendah ternyata banyak pejabat eselon belum di isi atau kosong, hal itu juga berimbas pada kinerja suatu dinas,” ucap Alwi Burhanudin Ketua Komisi I DPRD Trenggalek usai rapat, Senin (3/7/2023).
Disampaikan Alwi, ada 57 jabatan yang kosong saat ini mulai dari eselon 2 hingga di bawahnya. Banyaknya kekosongan jabatan ini dinilai wakil rakyat turut berdampak pada rendahnya serapan anggaran. Sehingga berpotensi pada peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).
Sesuai hasil pembahasan laporan pertanggung jawaban APBD (LPJ) APBD 2022, yang dilakuka Komisi 1 dengan sejumlah OPD mitra, diketahui nominal SILPA pada tahun tersebut masih cukup tinggi.
“Salah satu penyebabnya diduga akibat masih banyaknya posisi jabatan kosong yang belum diisi dengan pejabat definitif,” ungkapnya.
Sehingga anggaran yang dikucurkan tidak bisa terserap secara maksmal. Mengingat sebentar lagi memasuki proses perubahan APBD 2023 atau PAK, Komisi 1 meminta agar keksosongan jabatan tersebut sudah terisi semua sebelum perubahan anggaran.
Disampaikan Alwi, ada 2 posisi jabatan Eselon 2 itu yakni Kepala Dinas DUkcapi dan Kepala Satpol-PPK. Proses pengisian Kepala Dinas Dukcapil masih menunggu rekomendasi dari kementerian, sedangkan untuk proses pengisian kepala Satpol-PPK masih terkendala sertifikat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
“Meski sejumlah posisi jabatan masih dibiarkan kosong, disisi lain Kesbangpol Trenggalek juga meminta tambahan jumlah SDM,” pungkasnya. (ADV)
