CIBINONG, NUSANTARAPOS,-Inti dari otonomi keuangan daerah adalah bagaimana Pemerintah daerah mempunyai kemampuan managerial secara prima dalam mengumpulkan pendapatan dan kemudian mengalokasikannya untuk belanja pemerintahan yang proporsional.
Hal ini dimaksud agar pengelolaan anggaran daerah mampu memberikan efek positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Untuk mengembalikan tata kelola yang menyangkut keuangan Negara lahirlah Undang-Undang 17 tahun 2003 yang dikenal sebagai Undang-Undang keuangan Negara.
Namu tidak seperti halnya yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Sosial menjelang penghujung tahun 2023 untuk mengalokasikan dana APBD ke Publikasi Kinerja senilai yang berbeda-beda ada 1,5jt dan 2jt untuk permedia, Jum’at (22/12/23).
Padahal, masih ada beberapa warga di wilayah Kabupaten Bogor yang sedang membutuhkan uluran tangan dari pihak pemerintah setempat dengan kondisi yang kurang mampu. Seperti yang dialami oleh Ida penyandang Disabilitas dari warga Kampung Cibinong RT 03/ RW 01 desa Sukaharja Kecamatan X kabupaten Bogor.untuk memenuhi kebutuhan makanan sekeluarga hanya bisa membuat bubur biar beras yang dibeli suami bisa cukup.
Tak hanya itu, Holisah dari warga Bubulak RT 03 /09 desa Laladon kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor harus berjuang keras seorang diri untuk kesembuhan anak keduanya yang bernama Andika (14) yang didiagnosa menderita penyakit langka yaitu G71,1 MUSCULAR DYSTROPHY (pelemahan sarap otot).
Hal tersebut NP mencoba konfirmasi ke pejabat Dinsos Kabupaten Bogor Rasdi mengatakan, Kalau dijelaskan di sini ya panjang pak, intinya media 100 lebih, sementara angkanya ada 70 jt, jadi yg ke akomodir cuman 57 media pak, tapi yg belum kebagian di triwulan 1 tahun 2024 insya Allah di prioritaskan pak”, ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Disisi lainnya NP beberapa kali mencoba konfirmasi ke Kepala Dinas Sosial, namun tidak bisa menjawab pertanyaan NP hingga berita ini dimuat.(Ri)
